BISNISBANTENCOM – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah kembali meraih penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penghargaan diberikan atas komitmen dan implementasi pelayanan publik berbasis HAM yang dilaksanakan Bupati Serang selaku kepala daerah.
Penghargaan diterima langsung oleh Tatu di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (12/12/2022), bertepatan dengan Peringatan HAM se-Dunia ke-74 tahun 2022. Tahun lalu, dari Kemenkum HAM, Pemkab Serang juga telah meraih penghargaan Daerah Peduli HAM.
“Alhamdulillah, penghargaan ini apresiasi yang menjadi motivasi bagi kami Pemda Kabupaten Serang untuk terus melaksanakan pelayanan yang berbasis HAM dan pemerataan pembangunan untuk semua,” ucap Tatu.
Diketahui, secara umum lima kriteria sudah dilaksanakan Pemkab Serang. Antara lain, terpenuhi aksesibilitas dan sarana prasarana ramah HAM hingga ke tingkat desa. Sebagai objek penilaian, yakni Desa Wisata Cikolelet yang sudah ramah disabilitas. Kemudian ketersediaan SDM atau petugas pelayanan, kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan, inovasi pelayanan publik, dan integritas.
“Alhamdulillah berbagai kiteria penilaian telah dapat diikuti dan dipenuhi sesuai ketentuan. Penghargaan ini hasil kolaborasi berbagai pihak, terutama semangat pelayanan prima yang dijalankan oleh jajaran Pemkab Serang,” terang Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten ini.
Tatu pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Banten beserta jajarannya atas pendampingan selama proses penilaian. Termasuk apresiasi terhadap jajaran Bagian Hukum Setda Pemkab Serang yang mengawal proses penilaian sehingga penghargaan bisa diraih.
Sementara itu, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin yang hadir pada acara dalam sambutannya mengatakan, pemerintah mendorong dilaksanakannya upaya pemulihan yang bertanggung jawab, baik secara hukum, sosial, lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai-nilai HAM.
“Saya ucapkan selamat dan apresiasi kepada lembaga negara dan pemerintah daerah yang meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM, pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM, serta instansi yang responsif dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM,” ujar Ma’ruf.
Terkait itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menambahkan, upaya penegakkan HAM merupakan proses yang harus dilakukan secara Kontinyu. Indonesia, kata Yasonna, memperoleh apresiasi dari dunia atas impelemntasi Rancangan Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) yang saat ini telah memasuki generasi kelima dan berfokus pada kelompok rentan.
“Saat ini RAN-HAM generasi kelima berfokus pada pelindungan, penghormatan, dan pemajuan HAM terhadap kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat yang secara teknis melibatkan seluruh stakeholder pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemajuan HAM,” ujarnya. (Nizar)
