Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Ketua PB Al Khairiyah Apresiasi Program Swasembada Pangan, Energi, Danantara hingga Kuliah Gratis
BISNISBANTEN.COM – Menyambut dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Al Khairiyah, Ali Mujahidin, atau yang akrab disapa Mumu, menyampaikan apresiasi terhadap sejumlah kebijakan dan program pemerintah.
Mumu menilai berbagai program strategis yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan arah pembangunan yang menekankan kemandirian nasional, mulai dari swasembada pangan, kedaulatan energi, pengelolaan aset negara melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, pemberantasan korupsi, hingga rencana pendidikan tinggi gratis di perguruan tinggi negeri (PTN).
“Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, ada sejumlah program strategis yang patut diapresiasi. Kita melihat upaya membangun kedaulatan pangan, energi, pengelolaan aset negara, penegakan hukum, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujar Mumu.
Menurutnya, salah satu capaian yang menjadi perhatian adalah sektor pangan. Pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada beras pada 2025 setelah kebutuhan beras nasional dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri dan tidak melakukan impor beras sepanjang tahun tersebut.
Badan Pangan Nasional juga mencatat produksi beras 2025 mencapai lebih dari 34 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi berada di kisaran 31 juta ton.
Mumu menilai capaian tersebut penting karena sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan ketahanan pangan, tetapi juga kesejahteraan petani.
“Kalau pangan kita berdaulat, maka posisi petani juga harus semakin kuat. Karena itu, peningkatan produksi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani,” katanya.
Di sektor energi, Mumu juga mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan meningkatkan pemanfaatan sumber energi dalam negeri.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah implementasi biodiesel B50. Pemerintah menyatakan program tersebut berhasil mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.
Bahkan, Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR 2026 menyampaikan bahwa Indonesia mulai 1 Juli 2026 tidak lagi mengimpor solar karena produksi diesel berbasis B50.
Kementerian ESDM juga menyebut B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor BBM, sementara pemerintah mulai menyiapkan pengembangan E50 sebagai langkah lanjutan.
“Ini menunjukkan bahwa kedaulatan energi bukan sekadar slogan. Pemerintah mulai mendorong pemanfaatan sumber daya dalam negeri, baik melalui biodiesel maupun pengembangan energi baru dan terbarukan,” ujar Mumu.
Mumu selanjutnya memberikan apresiasi terhadap pembentukan BPI Danantara sebagai instrumen untuk mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset negara.
Ia menilai Danantara memiliki posisi strategis dalam meningkatkan produktivitas aset negara serta mendorong investasi dan hilirisasi.
Presiden Prabowo pada Maret 2026 menyampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya, Return on Assets (ROA) BUMN yang dikelola melalui Danantara meningkat lebih dari 300 persen sepanjang 2025 dibandingkan periode sebelumnya.
Presiden juga menegaskan bahwa Danantara diarahkan untuk mengonsolidasikan aset negara dan mengelolanya secara lebih tertib, terukur, serta produktif untuk kepentingan jangka panjang.
“Danantara harus menjadi instrumen untuk menciptakan nilai tambah dari aset-aset negara. Dengan tata kelola yang baik, aset negara dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan dan perekonomian nasional,” kata Mumu.
Dalam bidang penegakan hukum, Mumu mengapresiasi komitmen pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran, penertiban aset negara, serta pemberantasan praktik korupsi dan penyalahgunaan sumber daya negara.
Ia menilai penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tidak boleh membedakan latar belakang seseorang.
“Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang melakukan pelanggaran harus diproses berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Pemerintah sendiri mencatat berbagai langkah penyelamatan keuangan negara. Dalam dua tahun terakhir, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) disebut telah menyelamatkan keuangan negara hingga Rp52 triliun dan menertibkan lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan di seluruh Indonesia.
Pada 6 Oktober 2026, pemerintah juga menerima pengembalian keuangan negara sebesar Rp13,24 triliun serta penguasaan kembali kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare.
Sementara itu, Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa pada tahun pertama pemerintahannya pemerintah berhasil melakukan penghematan anggaran lebih dari Rp300 triliun melalui kebijakan efisiensi.
Mumu juga menyoroti rencana pemerintah untuk mewujudkan pendidikan negeri gratis hingga jenjang perguruan tinggi. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar program pendidikan gratis di PTN dipersiapkan secepatnya secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) telah melakukan penghitungan kebutuhan pembiayaan. Dalam pembahasan bersama Komisi X DPR RI, kebutuhan anggaran untuk menggratiskan PTN dihitung sekitar Rp93,7 triliun untuk 2.833.169 mahasiswa PTN vokasi maupun akademik.
Namun, angka tersebut masih menjadi bagian dari kajian pemerintah dan belum berarti kebijakan tersebut telah sepenuhnya diterapkan.
“Kalau pendidikan tinggi bisa semakin terjangkau bahkan gratis bagi masyarakat, tentu ini menjadi investasi besar bagi masa depan Indonesia. Generasi muda harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas,” ujar Mumu.
Mumu menambahkan, berbagai program pemerintah tentu membutuhkan proses dalam pelaksanaannya. Karena itu, masyarakat perlu melihat capaian sekaligus memberikan perhatian terhadap proses evaluasi dan perbaikan agar setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Dalam dua tahun ini ada sejumlah kebijakan strategis yang sedang dan telah berjalan. Tentu masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh program tersebut dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.(dik)
