Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-500 Kabupaten Serang, Zakiyah Jabarkan Keberhasilan Program*
BISNISBANTEN.COM – Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menyampaikan keberhasilan program-programnya pada Rapat Paripurna Istimewa memperingati Hari Jadi ke-500 Kabupaten Serang di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Serang, Kamis (8/10/2026).
Paripurna yang mengusung tema ‘5 Abad Melangkah Bersama Menuju Serang Bahagia’ itu dihadiri seluruh pejabat, mulai dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI Yandri Susanto yang juga selaku suami Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serang, mantan Bupati Serang dua periode 2005-2010 dan 2010-2015 Taufik Nuriman, unsur Forkopimda, para mantan Sekretaris Daerah, dari BUMD, Perusahaan, para Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan tokoh dari berbagai elemen lainnya.
Saat memberikan sambutan, Zakiyah menyampaikan bahwa HUT tahun ini menjadi momentum bersejarah, karena Kabupaten Serang berusia lima abad. Menurutnya, lima abad bukan sekadar angka dan bukan pula seremoni semata, melainkan perjalanan panjang yang di dalamnya tersimpan keteguhan, pengorbanan, karya, doa, dan keteladanan. Kata Zakiyah, pembangunan harus menghadirkan kebahagiaan yang nyata dalam kehidupan. Serang Bahagia sebagai tekad agar anak-anak memperoleh pendidikan yang bermutu, ibu dan bayi meendapatkan layanan kesehatan yang aman, keluarga miskin memperoleh perlindungan, pemuda memiliki keterampilan dan pekerjaan.
Zakiyah juga menegaskan komitmennya untuk meneruskan cita-cita para pendahulu untuk menjadikan Kabupaten Serang Bahagia. Zakiyah pun menjabarkan berbagai keberhasilan programnya, di antaranya pada sektor kesehatan pihaknya sudah membangun fasilitas jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, pelayanan Cek Kesehatan Gratis untuk 559.770 Jiwa, rehabilitasi 4 Puskesmas dan pembangunan satu Puskesmas, pendampingan ibu hamil, penguatan gizi, serta penanganan stunting.
Kemudian pada sektor pendidikan, pihaknya sudah memberikan beasiswa bagi 1.866 siswa SD, 1.228 siswa SMP, san 253 guru, peningkatan Insentif bagi 20.445 Guru Madrasah dan Guru Ngaji sebesar 50 persen, rvitalisasi sekolah, serta penguatan pendidikan keagamaan melalui pelatihan Baca Tulis Alquran dan penyusunan kurikulum muatan lokal.
Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan penyaluran bantuan usaha ekonomi Produktif sebesar Rp2,5 juta per penerima, menjangkau 1.396 warga dan 30 Paket Kelompok Usaha Bersama senilai Rp15 juta per kelompok. Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah menangani 457 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada 2025 dan 2.400 pada 2026, sertifikasi keterampilan bagi 1.529 warga, pelayanan pencari kerja dan penempatan Tenaga Kerja bagi 10.219 orang melalui Bursa Kerja serta pameran Lowongan Kerja. Selanjutnya, penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melalui pelatihan bagi 813 pelaku Usaha Mikro serta 652 pengurus dan Pengawas KDMP di 326 desa.
Berikutnya, penataan kawasan pesisir dan Kampung Nelayan Merah Putih dengan mendukung 55 Kelompok Nelayan, melatih 430 warga dalam budidaya ikan, memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 200 nelayan rentan, serta mengembangkan Kampung Nelayan Merah Putih. Pada sektor Lingkungan Hidup, pihaknya membentuk 24 Bank Sampah baru dan 1 Bank Sampah Induk Baru, penambahan 9 Arm Roll Pengangkut dan 64 kontainer, kerja sama pengembangan Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), serta penataan 10,06 hektare Kawasan Kumuh.
Sementara sektor infrastruktur, pihaknya melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi Jalan Kabupaten sepanjang 68 Km dan rehabilitasi
jembatan sebanyak 13 jembatan, penataan Ruang Terbuka Publik di kecamatan, program penerangan jalan menjangkau 20 Kecamatan, melalui pemasangan 555 titik penerangan 6 Jalan Umum baru dan pemeliharaan 1.025 unit lampu jalan.
Kata Zakiyah, pembangunan dilakukan dengan prinsip tidak ada desa yang tertinggal dan terabaikan, serta tidak ada masyarakat yang luput dari perhatian pembangunan.
“Kami terus mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dengan berbagai kementerian di Pusat. Upaya ini dilakukan untuk membuka peluang dukungan pendanaan bagi program dan kegiatan di Kabupaten Serang,” ungkapnya.
Zakiyah juga menyebutkan sejumlah indikator pembangunan Kabupaten Serang pada 2025 yang menunjukkan perkembangan positif, di antaranya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun 0,45 poin menjadi 8,73 Persen, angka kemiskinan turun 0,03 poin menjadi 4,48 persen dan menjadi angka terendah ketiga di Provinsi Banten.
“Sementara IPM (Indeks Pembangunan Manusia) kita meningkat menjadi 74,10, Laju Pertumbuhan Ekonomi juga meningkat 0,35 poin mencapai 5,52 persen,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum yang ditemui usai Paripurna mengatakan, angka 500 tahun bukan hanya sebatas euforia bertambahnya usia atau hanya berulangnya tanggal 8 setiap tahunnya, tetapi menjadi momentum untuk merefleksikan dan mengevaluasi yang pernah dicapai pada masa lalu.
“Apa yang sudah dilakukan oleh kepemimpinan pemerintahan hari ini dan apa yang harus dilakukan ke depan dalam rangka merespon aspirasi dan harapan masyarakat Kabupaten Serang,” terangnya.
Dalam kapasitas sebagai legislatif, kata Ulum, perannya di DPRD yaitu mengawasi proses perencanaan pembangunan tahun ke depan, dengan merefleksikan dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan tahun kemarin dan apa yang sudah dilakukan. Ketika hasilnya positif, maka harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Jika kemudian dalam proses evaluasinya tidak menimbulkan dampak signifikan secara positif untuk kepentingan publik, maka harus evaluasi agar program juga dirubah atau dimodifikasi, atau bahkan dihilangkan.
Berbagai upaya, kata Ulum, sudah dilakukan lembaga legislatif dalam mengawal proses pembangunan di Kabupaten Serang dalam konteks perencanaan. Dalam konteks pelaksanaan legislatif juga, pihaknya selalu melakukan pengawasan melalui komisional masing-masing sesuai mitra kerja komisi agar apa yang sudah direncanakan dilaksanakan.
“Kalau dilaksanakan, sudah sesuai dengan ketentuan atau belum,” ujar politisi Partai Golkar ini.
Dalam konteks budgeting, lanjut Ulum, pihaknya melihat skala kebutuhan dan kepentingan prioritas yang mana yang harus dilakukan, sehingga menjadi proses pembahasan di badan anggaran.
“Anggaran 1 rupiah pun harus dipertanggungjawabkan dan itu harus berdampak positif terhadap kepentingan publik,” tegasnya. (Nizar)
