BISNISBANTENCOM – Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengintruksikan seluruh kader Partai Golkar mengantisipasi dampak resesi dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Semua kader diminta turun tangan dengan kapasitas masing-masing dan membantu masyarakat dengan berbagai cara.
“Partai Golkar punya komitmen memperkuat gotong royong dan kolaborasi. Dan kolaborasi ini harus kita perkuat untuk menekan dampak resesi ekonomi, serta kemungkinan PHK di sejumlah industri,” ujar Tatu dalam siaran pers yang diterima bisnisbanten.com, Senin ( 16/1/2023).
Kata Tatu, resesi ekonomi tidak diharapkan. Maka dari itu, Tatu meminta, kader Partai Golkar tingkat eksekutif dan legislatif turun tangan mengantisipasi dan menekan dampak negatif yang mungkin terjadi. Tatu berharap, kader Golkar mampu mencegah kesenjangan kemiskinan yang bisa terjadi akibat kemerosotan ekonomi tahun ini.
“Kader Golkar yang duduk di pemerintahan, baik pimpinan daerah maupun anggota dewan, kita genggam erat dan bantu masyarakat. Terutama, kita bersama turunkan angka pengangguran dan menekan kenaikan harga bahan pokok,” ajak Bupati Serang ini.
Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banten periode Agustus 2022 mencapai 8,09 persen atau 523 ribu orang dari total penduduk.
“Pemberdayaan ekonomi melalui UMKM dan pelatihan tenaga kerja kita perkuat,” tegas Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Banten ini.
Menurut informasi dari Disnakertrans Banten yang dikutip dari sejumlah media, tiga perusahaan di Banten melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawannya. Di antaranya PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport, dan PT Parkland World Indonesia (PWI).
“Meski tiga industri ini berada di Kabupaten Serang, saya yakin sejumlah pekerja yang terdampak PHK banyak yang berasal dari kabupaten/kota lain. Karena itu, kader Golkar di semua daerah harus turun membantu,” intruksinya.
Tatu selaku Bupati Serang mengaku sudah memerintahkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang untuk menginventarisasi program pemberdayaan ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta pelatihan kerja.
“Program besar kami siapkan untuk menekan dampak resesi dan PHK. Banyak program yang akan kami turunkan di awal tahun,” pungkasnya. (Nizar)
