Pemprov Banten Gelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027, Serap Aspirasi Masyarakat
BISNISBANTEN.COM — Pemerintah Provinsi Banten menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Gubernur Banten dan dihadiri oleh akademisi dan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, Selasa (16/12).
Forum konsultasi publik ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah daerah untuk menjaring masukan, saran, serta aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Banten tahun 2027. Kegiatan tersebut juga menjadi upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan daerah yang berbasis aspirasi masyarakat dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Banten Tahun 2027. Menurutnya, perencanaan yang baik harus melibatkan berbagai unsur, mulai dari masyarakat hingga wakil rakyat.
“Ini adalah sesuatu yang harus kita selalu lakukan, merencanakan sesuatu berbasis aspirasi, baik dari masyarakat, termasuk juga dari DPRD yang tentunya mewakili konstituen yang lebih baik,” ujar Andra Soni. Ia menyampaikan bahwa forum konsultasi publik rancangan awal RKPD menjadi momentum penting untuk menyerap keinginan dan kebutuhan masyarakat agar arah pembangunan daerah benar-benar tepat sasaran.
Menurut Andra Soni, kegiatan tersebut juga menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Banten dengan pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Banten. Hal itu diperlukan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah secara menyeluruh.
“Kegiatan pada hari ini menjadi momentum sinergi dan kolaborasi pemerintah di Banten bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah, memperkuat sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa prioritas dan program yang dirumuskan benar-benar menjawab persoalan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan,” ungkapnya
Menurut Andra Soni, saat ini proses penyusunan masih berada pada tahap perencanaan awal yang bersifat konseptual. “Alhamdulillah, ini masih dalam tahap perencanaan awal. Perencanaan awal itu mencakup penentuan tema pembangunan, kemudian program prioritas, yang selanjutnya akan disinkronkan,” jelasnya. Forum Konsultasi Publik RKPD juga bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang, serta memastikan kesesuaian dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan daerah diharapkan berjalan sinergis dan berkelanjutan.
(Sarah)
