BISNISBANTENCOM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang melantik 978 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Serang di lapangan Tennis Indoor Pemkab Serang, Selasa (24/1/2023). PPS pun diminta bekerja profesional, menjaga integritas, netralitas, independensi, dan parsialitas. Jika tidak, maka terancam dipecat.
Pelantikan PPS dihadiri Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan jajarannya. Di antaranya Staf Ahli Bupati dan Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Serang, unsur Forum Koordinasi dan Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Serang, para Camat se-Kabupaten Serang, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupatek Serang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang, para Ketua Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2024, para kepala desa (kades), Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi), serta para Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Serang.
Pantauan bisnisbanten.com, saat pelantikan terdapat Anggota PPS perempuan asal Kecamatan Kramatwatu pingsan di tengah kerumunan ribuan calon Anggota PPS lainnya saat pembacaan pakta integritas. Tim medis langsung bergegas menolong PPS yang pingsan tersebut, membawanya menuju mobil ambulans yang sudah standby di parkiran.
Ketua KPU Kabupaten Serang Abidin Nasyar mengatakan, PPS setelah dilantik selanjutnya langsung bekerja membentuk Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) di 4.972 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“PPS mereka harus bekerja secara profesional, menjaga integritas, netralitas, independensi, dan parsialitas. Kita sebagai penyelenggara harus menyukseskan Pemilu 2024 di Kabupaten Serang,” ujar Abidin kepada awak media usai pelantikan.
Kata Abidin, satu tugas dan wewenang PPS membentuk Pantarlih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dilaporkan kepada KPU, tidak dibuka secara umum. Pantarlih akan terjun ke lapangan untuk memastikan data pemilih akurat. Jangan sampai orangnya tidak ada atau sudah meninggal muncul. PPS, lanjut Abidin, akan bekerja selama 1,6 bulan sama halnya dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan menerima honor sebesar Rp1,6 juta untuk ketua dan Rp1,3 juta untuk anggota.
Abidin pun menjamin PPS akan bekerja profesional dan masyarakat yang akan menilai. Ia berpesan kepada PPS agar bekerja mengutamakan independensi, kebersamaan, kekompakan, dan integritas, serta netralitas
“Kalau kedapatan tidak netral, kita pecat, tidak tanggung-tanggung selama ada bukti dan yang melaporkan mau bertanggungjawab,” ancamnya.
Untuk laporan, kata Abidin, masyarakat bisa menyampaikan melalui website pengaduan KPU. Terkait jumlah pemilih Pemilu, diungkapkan Abidin, saat ini mencapai 1.162.792 pemilih, dengan 4.972 TPS, ditambah 14 TPS khusus. Dengan demikian, kebutuhan penyelenggaraan adhoc hampir 60 ribu orang atau penduduk satu kecamatan. Abidin juga menegaskan, tidak ada larangan bagi ASN menjadi penyelenggara Pemilu.
“Boleh, KPU tidak mengatur larangan untuk PNS. Di undang-undang manajemen ASN jug tidak ada yang mengatur itu. PNS boleh jadi penyelenggara selama ada izin dari pimpinan,” tegasnya.
ASN yang menjadi penyelenggara Pemilu, disebutkan Abidin, mayoritas berprofesi guru serta paduan antara senior dan pemuda agar dapat memandu dan menjadi jembatan sehingga terbangun chemistri, komunikasi dengan kepala desa dan masyarakat.
“Untuk Pilkada nanti Bulan November, ada dua mekanisme, satu evaluasi kinerja bagus dipertahankan dan ada rekrutmen ulang,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah berharap, PPS segera bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Pihaknya hanya memfasilitasi agar penyelenggaraan Pemilu berjalan lancar dan semua masyarakat terfasilitasi. Salah satu contohnya, penyediaan fasilitas sekretariat PPK yang diberikan ruangan di kecamatan agar mudah untuk mengakses.
“Di Bojonegara tadi belum ada, nanti kita cari solusinya. Untuk ASN jadi penyelenggara Pemilu di aturan diperbolehkan. Siapa yang mempunyai kemampuan dipersilakan,” ujar Tatu. (Nizar)
