BISNISBANTENCOM – Sejumlah warga yang tergabung beberapa Ormas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) di Cilegon melakukan pertemuan di Saung Abah Gendut kawasan Damkar Cilegon, Selasa (17/01/2022). Pertemuan dilakukan menindaklanjuti keresahan dari isu yang berkembang di Cilegon, salah satunya dibangunnya Pantai Tanjung Peni oleh PT Krakatau Steel (KS) yang dikhawatirkan menghambat ekonomi nelayan setempat.
Ormas dan OKP yang terlibat dalam pertemuan, di antaranya dari Ormas Laskar Pendekar Banten Sejati (Lapbas) Cilegon, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Badan Pembinaan Potensi Keluarga Banten (BPPKB) Cilegon, DPC Pembela Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat), dan Tokoh masyarakat lainnya.
Pembina Ormas BPPKB Cilegon Rebudin mengatakan, pihaknya berinisiatif berkumpul bersama Ormas LSM dan OKP menindaklanjuti aksi sejumlah Ormas di Cilegon yang telah melayangkan surat dan realisasi tentang audensi di Komisi 6 DPR RI Jakarta beberapa hari lalu dengan adanya rencana pergantian pimpinan PT KS yang dikhawatirkan berimbas negatif terhadap masyarakat di wilayahnya.
“Kesimpulan diskusi, bagaimana keberlanjutan upaya kita tentang audensi tempo hari ke Jakarta, terkait Isu di PT KS akan ada pergantian pimpinan,“ ungkap Rebudin.
Poin kedua, lanjut Rebudin, soal PT KS yang mengakuisisi dua anak perusahaannya, yaitu PT Krakatau Daya Listrik (KDL) dan PT Krakatau Tirta Industri (KTI). Poin ketiga, sambungnya, soal nasib nelayan di kawasan perairan Tanjung Peni.
Terkait pergantian Direktur Utama PT KS, kata Rebudin, pihaknya berharap bersinergi dengan masyarakat Cilegon, khususnya Ormas dan perwakilan masyarakat lainnya. Ia berharap, pihaknya tetap dilibatkan dalam program-program yang dilakukan PT KS.
Pimpinan PT KS yang baru juga, diharapkan Rebudin, bisa tetap memerhatikam keberadaan para nelayan yang sudah puluhan tahun melabuhkan perahu nelayannya di Tanjung Peni. Sepengetahuan Rebudin, pangkalan perahu nelayan tersebut masuk dalam rencana pengembangan PT KS.
“Kami bukan anti investasi, tapi keberlangsungan 255 orang nelayan harus diperhatikan, diberikan jalan keluar,” harapnya.
Di tempat yang sama, kordinator Masyarakat Banten Bersatu (MBB) Banten Edy Jhon mengajak semua organisasi yang ada di wilayah Cilegon, mulai dari Ormas, LSM, OKP, Peguron, Pendekar, majlis taklim, dan ulama untuk bisa bersatu memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Cilegon.
“Saya berharap Pemerintah Kota Cilegon, khususnya dinas terkait dengan adanya isu penggusuran nelayan Tanjung Peni, tolong pihak kami dilibatkan dalam hal tersebut,” harapnya. (dik/zai)
