*BISNISBANTEN.COM*- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang kembali meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terkait Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Predikat Baik.
Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dari Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 di Ballroom Aston Serang Hotel & Convention Center, Kamis (21/12/2023).
Tahun ini penghargaan yang diraih Pemkab Serang naik peringkat menjadi urutan ke-4 dari tahun sebelumnya berada pada urutan ke-7 dari delapan kabupaten/kota se-Provinsi Banten.
“Alhamdulillah, penghargaan ini upaya yang begitu luar biasa dari jajaran Pemkab Serang, terutama BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Serang. Selaku kepala daerah, Ibu (menyebut dirinya-red) ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Serang,” ucap Tatu kepada awak media usai menerima penghargaan.
Kata Tatu, pihaknya terus melakukan upaya pengelolaan keuangan pemerintah daerah sesuai aturan yang ada. Dalam pengelolaan keuangan juga, pihaknya berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 12 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Sementara dalam pengelolaan aset, diakui Tatu, Pemkab Serang masih harus berupaya maksimal, karena menjadi pemerintah daerah yang telah melakukan pemekaran dua daerah, yakni Kota Serang dan Cilegon. Tidak hanya itu, sambung Tatu, sejumlah aset juga masih bersinggungan dengan provinsi, karena Kabupaten Serang merupakan daerah tertua di Provinsi Banten.
“Tentu tantangannya semakin besar, sebab sebagai daerah induk kami harus mampu menertibkan aset. Tapi kami yakin, dengan kebersamaan antar daerah, maka penyelesaikan aset mampu berjalan baik. Intinya, kita sama-sama berorientasi terhadap pelayanan kepada masyarakat,” tegas politisi Partai Golkar ini.
Sementara itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, kegiatan pemerintahan baik yang bersifat pembangunan maupun kemasyarakatan bertumpu pada pengelolaan keuangan dan aset. Ia berharap, pengelolaan yang baik dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Karena kita ingin mendedikasikan itu,” terangnya.
Terkait itu, Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti menjelaskan, penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah kabupaten/Kota yang telah bersinergi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Katanya, terdapat sembilan indikator penilaian yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk tingkat kabupaten/kota, mulai dari kepatuhan terhadap tahapan APBD dan penyampaian laporan keuangan, penyusunan regulasi, progres peningkatan penggunaan produk dalam negeri, transparansi keuangan, digitalisasi, progress penggunaan kartu kredit daerah, universal health coverage (UHC), penilaian MCP KPK, hingga realisasi dan laporan bantuan keuangan.
Tahun 2023 ini juga, kata Rina, pihaknya sudah melakukan rakor bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah bersama pemerintah kabupaten/kota. Sesuai amanat pemerintah pusat, kata Rina, Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah harus memberikan pembinaan dan pengawasan minimal tiga kali dalam satu tahun.
“Dan hal itu telah kita lakukan,” katanya.
Berikut urutan penilaiannya, antara lain Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mendapat predikat sangat baik (81,80), Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mendapat predikat sangat baik (81,57), Pemkota Tangerang Selatan (Tangsel) predikat sangat baik (80,33), Pemkab Serang predikat baik (74,47), Pemkab Lebak predikat baik (62,15), Pemkot Cilegon predikat baik (60,60), Pemkot Serang predikat baik (60,47) dan Pemkab Pandeglang predikat baik (60,17). Piala Bergilir Gubernur Banten dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2023 diraih Pemkab Tangerang.*(Nizar)*
