BISNISBANTEN.COM — Kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Serang saat ini baru mencapai 77 persen dari jumlah penduduk sekira 1,6 juta. Sisanya ditargetkan selesai sampai Desember 2022 mendatang, baik yang mandiri maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Demikian disampaikan Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa kepada wartawan usai mengikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program JKN-Kartu Indonesia Sehat (KIS) bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Serang di Aula Brigjend KH Syam’un Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Serang, Selasa (15/11/2022). Rapat dihadiri Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Serang Subur Priyanto, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang drg Agus Sukmayadi, dan Sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Serang, serta Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Serang Dasrial.
“Kami masih mengejar capaian kepesertaan BPJS Kesehatan, dimana saat ini baru mencapai 77 persen dari jumlah total penduduk 1,6 juta. Sisanya 23 persen ditarget terealisasi di Desember ini,” ujar Pandji.
Diakui Pandji, capaian kepesertaan BPJS Kesehatan di kabupaten lain lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Serang. Itu dipicu kuota kepesertaan BPJS Kesehatan PBI di daerah lain lebih banyak. Disebutkan Pandji, Kabupaten Serang mendapatkan bantuan kuota PBI sebanyak 416 ribu jiwa, sementara di Lebak mendapatkan kuota PBI sebanyak 500 ribu jiwa dan Pandeglang 500 ribu jiwa.
“Kita DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) 800 (menyebut 800 ribu-red), tapi hanya dapat 416 ribu (kuota PBI BPJS-red), hanya separuhnya. Sementara Lebak DTKS-nya 1,2 juta tapi dapat 800 ribu (kuota PBI-red), karena perolehan kuota dari Pusat dan Provinsi lebih tinggi (kuota PBI-red), maka angka persentase mereka lebih tinggi,” terang Wakil Bupati dua periode ini.
Dengan demikian, kata Pandji, saat ini kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Serang masih kekurangan 23 persen. Oleh karena itu, pihaknya sudah melakukan evaluasi dan akan mengambil langkah untuk mengejar ketertinggalan tersebut.
“Akhir Desember akan dikejar,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.
Pandji memastikan, masih banyaknya warga yang belum terdaftar BPJS kesehatan bukan karena anggaran, melainkan dipicu masih sedikitnya kuota PBI dari DTKS. Kendari begitu, warga yang tidak tercover PBI APBN Pusat, ada yang terkover APBD Provinsi dan Kabupaten.
“Untuk Kabupaten Serang baru mampu mengkonversi 56 ribu jiwa kelompok masyarakat miskin,” ungkap Ketua Organisasi Radio Amatir Indonesia (Orari) Banten ini.
Menurut Pandji, saat ini perlu dibangun kesadaran kolektif masyarakat tentang arti penting BPJS Kesehatan agar masyarakat mampu mau membiayai sendiri BPJS Kesehatan.
“Kita sedang coba validasi data, jangan sampai yang secara ekonomi mampu tapi ingin dibiayai PBI, Provinsi, atau Kabupaten. Makanya, kita coba validasi data,” katanya.
Pandji berharap, Badan Pusat Statistik (BPS)yang saat ini sedang melaksanakan program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) akan mendapatkan data pasti dan memverifikasi angka DTKS Kabupaten Serang sebanyak 416 ribu sesuai hasil sensus terakhir. Pandji menilai, Kabupaten Serang mempunyai harapan untuk mencapai UHC.
“Tapi kita agak susah bermimpi seperti kota, minimal kita di atas 90 persen,” tukas orang nomor dua bertubuh jangkung ini.
Di tempat yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Serang Dasrial menambahkan, saat ini kepesertaan BPJS Kesehatam di Kabupaten Serang baru mencapai 77 persen dari penduduk sebanyak 1,6 juta. Untuk mencapai UHC atau minimal 95 persen, kata Dasrial, dibutuhkan 380 ribu jiwa tambahan terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan.
“Tapi kalau ada DKTS 400 ribu, selesai UHC,” tegasnya.
Diungkapkan Dasrial, 77 persen warga yang terdaftar peserta BPJS Kesehatan tersebar dari berbagai segmen. Yang menonjol segmen PBPU Swasta 417 ribu orang dan segmen APBN 416 ribu, sehingga total sebanyak 800 ribu peserta. Berikutnya dari APBD provinsi sebanyak 149 ribu, APBD Kabupaten Serang sebanyak 56 ribu, sehingga total sebanyak 200 ribu. Selanjutnya segmen mandiri sebanyak 83 ribu orang.
“Jika dijumlahkan, sudah ada 1 juta jiwa lebih yang terdaftar kepesertaan BPJS kesehatan. Yang mandiri kondisinya aktif dan tidak aktif,” ungkapnya.
Berdasarkan hasil diskusi dengan Wakil Bupati Serang, pihaknya mendorong agar ada potensi lain yang bisa digenjot. Salah satunya dari APBN. Berdasarkan informasi dari Dinsos, ada 800 ribu warga masuk DTKS, dimana untuk bisa mendapatkan bantuan dari APBN kriteria awalnya masuk DTKS.
“Kalau punya id DTKS, maka dia orang yang berhak menerima jaminan sosial, bantuan beras, BLT (bantuan langsung tunai), termasuk pelayanan kesehatan. Nanti diverifikasi Dinsos diusulkan ke Kemensos, nanti di SK-kan Kemensos,” terangnya.
“Sekarang baru 416 ribu dari DTKS yang terkover BPJS APBN. Jadi, ada sisa 400 ribu lagi, kejar kuota itu, Kabupaten Lebak sudah 800 ribu, jadi kita kejar dulu,” katanya.
Dasrial menambahkan, dalam DTKS ada kriteria dari desil 1-10, mulai dari miskin sampai sangat miskin. Pihaknya tidak melulu mendorong kabupaten pakai APBD, tetapi juga memaksimalkan DTKS, dimana ada anggaran yang bisa diserap juga dari APBD Provinsi.
“Kalau APBD kriterianya tergantung Pemda, sedangkan DTKS APBN. Jadi, dibuat kriterianya apa, seperti di Jatim (Jawa Timur) itu ada marbot, penjaga sekolah, seniman, ART, pekerja serabutan, korban PHK, dan cacat karena pekerjaan. Nah, epala daerah tentukan kriteria. Itu yang belum ditetapkan. Jangan kriteria miskin, tapi umum. Gorontalo bisa UHC karena kriteria luas,” jelasnya. (Nizar)
