Regulasi

Kejati Dukung Implementasi ‘Good Governance’ dalam Jaminan Kesehatan Nasional

Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Agoes Djaja mengatakan, untuk mewujudkan good governance dalam Jaminan Kesehatan Nasional kunci utamanya terletak pada semua instansi terkait.

BISNISBANTEN.COM — Melihat antusias pertemuan dengan seluruh pemangku daerah yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Senin (25/9). Kejaksaan Tinggi Banten menegaskan komitmen sinergitas stakeholder dalam penerapan JKN-Kis di daerahnya untuk mendukung implementasi good governance dalam Jaminan Kesehatan Nasional.

Melalui siaran pers yang diterima, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Agoes Djaja mengatakan, untuk mewujudkan good governance dalam Jaminan Kesehatan Nasional kunci utamanya terletak pada semua instansi terkait.

“Kami sebagai institusi negara, Kejaksaan siap mendukung dan mengawasi pelaksanaan Program JKN-Kis, tentunya fungsi yang dapat diberikan dalam pelaksanaan program ini ada pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara,” katanya, Selasa (26/9).

Advertisement

Selain itu, Agoes juga menggingatkan, bagi setiap Kepala Pemerintah Daerah diwajibkan turut serta dalam menerapkan Nawacita Presiden RI, dalam hal meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Kartu Indonesia Sehat.

“Sebagai dukungan, kami akan memberikan sanksi administratif, jika ada pemerintah daerah yang belum mengintegrasikan jaminan kesehatan yang mereka kelola pada skema program JKN-KIS,” jelasnya.

Sanksi tersebut, sambung Agoes, akan dimulai dari sanksi administratif, berupa teguran tertulis sampai dengan dapat diberhentikan sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Dikarenakan tidak melaksanakan program JKN-Kis yang merupakan program strategis nasional.

Oleh karena itu, sudah saatnya pola pikir pembangunan sumber daya manusia khususnya dalam hal kesehatan yang ada di daerah-daerah berorientasi pada program JKN-Kis yang masuk dalam program strategis nasional.

Advertisement

“Kemahiran berkomunikasi para stakeholder sangat dibutuhkan dalam menyamakan pemahaman mengenai pentingnya program ini,” tutupnya. (gag/red)

Advertisement
LANJUT BACA