Gubernur dan Bupati Serang Monitoring Tiga TPS PSU Pilkada, Diharapkan Tidak Ada Persoalan Lagi
BISNISBANTEN.COM- Gubernur Banten Andra Soni bersama Kapolda Banten, Danrem 064/MY Serang, didampingi Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah melakukan monitoring di tiga lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Kabupaten Serang, Sabtu (19/4/2025) pagi. PSU diharapkan tidak meninggalkan persoalan dan tidak lagi terjadi PSU.
Monitoring diawali di TPS 04, Kampung Sumur Peuteuy RT 008/002 Desa/Kecamatan Baros sekira pukul 09.00 WIB, dimana Andra Soni dan Tatu sempat berbincang dengan petugas KPPS dan terungkap bahwa dari 378 pemilih yang ada di TPS tersebut, sudah 50 persen masyarakat yang memberikan hak pilihnya. Monitoring dilanjutkan ke lokasi kedua di TPS 02, Jalan KH Abdul Kabier Kampung Kubang RT 06/02 Desa Kubang Jaya, Kecamatan Petir. Di TPS tersebut Gubernur dan Bupati memastikan proses PSU berjalan lancar. Monitoring dilanjutkan ke lokasi terakhir di TPS 04, Kampung Catang Pasar RT/RW 009/02 Desa Catang, Kecamatan Tunjungteja. Dari 562 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di TPS tersebut, sudah lebih dari 80 persen masyarakat memberikan hak pilihnya.
Di sela-sela monitoring, Gubernur Banten Andra Soni berharap, PSU Pilkada 2024 Kabupaten Serang 2024 berjalan baik dan masyarakat memberikan hak pilihnya. Andra juga berharap tidak terjadi lagi PSU.
“Insya Allah (Tidak ada PSU lagi-red),” harapnya.
Sementara itu, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, berdasarkan hasil montoring di lokasi terakhir atau TPS 04 di Tunjungteja, Gubernur mendapatkan laporan bahwa partisipasi pemilih sudah di atas 70 persen. Sementara di TPS 04, Kampung Sumur Peuteuy RT 008/002 Desa/Kecamatan Baros dari 378 DPT dalam kurun waktu dua jam setelqh dibuka TPS sudah 70 warga yang memberikan hak suaranya.
“Mudah-mudahan, minimal bisa sama dengan kemaren partisipasinya, lebih baik lagi, kita berharap lebih tinggi,” harapnya.
Tatu juga berharap, jajaran Pemkab Serang, terutama penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Forkopimda bisa mengawal PSU agar berjalan baik sesuai aturan.
“(Mudah-mudahan) tidak ada persoalan lagi, dan masyarakat juga bersama-sama kita punya tanggungjawab mengawal PSU ini agar bermartabat,” ajaknya. (Nizar)
