BISNISBANTEN.COM — Pemerintah melarang tradisi mudik Lebaran Idul Fitri pada Tahun 2021. Tujuannya menekan penyebaran Covid-19. Namun, pemerintah mengimbau masyarakat tetap meneruskan tradisi lain menjelang Lebaran yakni membeli pakaian baru. Sudah beli baju baru belum?
“Ada baik Lebaran kita tetap menggunakan baju baru sehingga muncul aktivitas ekonomi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 22 April 2021.
Tradisi membeli pakaian baru jelang Lebaran dan memakainya sewaktu Lebaran menjadi tradisi yang cukup lama khususunya di Indonesia. Snouck Hurgronje, penasihat urusan pribumi untuk pemerintah kolonial mencatat kebiasaan ini pada awal abad ke-20.
“Sehingga dimana perayaan pesta ini disertai hidangan makan khusus, saling bertandang yang dilakukan oleh kaum kerabat dan kenalan, pembelian pakaian baru, serta berbagai bentuk hiburan yang menggembirakan,” tulis Snouck dalam suratnya kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri, 20 April 1904, yang termuat dalam Nasihat-Nasihat Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889–1939 Jilid IV.
Kebiasaan membeli dan memakai pakaian baru di Indonesia pada bulan 10 dalam kalender Islam itu mirip dengan kebiasaan orang di Eropa. “Kebiasaan saling bertamu pada hari pertama di bulan kesepuluh dengan mengenakan pakaian serba baru mengingatkan kita pada perayaan tahun baru Eropa,” terang Snouck dalam Islam di Hindia Belanda.
Pembelian pakaian baru jelang Lebaran Idul Fitri paling marak di Batavia. “Lebih banyak uang dikeluarkan di Betawi dibandingkan dengan kebanyakan tempat lain karena pembelian petasan, pakaian, dan makanan pada hari Lebaran,” tambah Snouck dalam suratnya kepada Direktur Pemerintahan Dalam Negeri, 20 April 1904.
Pembelian pakaian baru jelang Lebaran Idul Fitri menyedot banyak biaya bagi anak negeri. Kebiasaan ini dikritik oleh dua pejabat kolonial: Steinmetz, Residen Semarang, dan De Wolff, pejabat Hindia Belanda. Mereka menyebut pembelian baju baru, termasuk pula tradisi-tradisi lain untuk menyambut Lebaran, sebagai salah satu “sumber bencana ekonomi”.
Keberatan dua pejabat itu karena para bupati dan pamongpraja bumiputra ikut menggunakan dana pemerintah guna menyambut Lebaran, termasuk pembelian pakaian baru. Kala itu, para bupati dan pamongpraja bumiputra senang-senangnya menggunakan pakaian baru campuran ala tradisi setempat, pengaruh Islam, dan ala Eropa.
“Bupati dan kepala wilayah biasanya melengkapi penampilan mereka dengan berbagai pakaian pribumi berupa kain ketat atau pantalon berbenang emas, dengan sepatu bot dan taji untuk sepatu, menurut gaya Eropa,” catat Kees van Dijk dalam “Sarung, Jubah, dan Celana: Penampilan sebagai Sarana Pembedaan dan Diskriminasi”, termuat dalam Outward Appeareances. Kadangkala mereka menambahkan lencana di pakainnya.
Berbeda dari pejabat bumiputra, rakyat jelata biasanya hanya memiliki sedikit pilihan dalam membeli pakaian baru. “Pakaian Barat ditabukan bagi banyak orang, Jika ada pengecualian maka ini berlaku bagi orang-orang yang dekat dengan Belanda,” tambah Kees.
Memasuki tahun 1900, rakyat jelata mulai memiliki banyak motif pilihan untuk membeli pakaian baru. Harian De Locomotief, 30 Desember 1899, misalnya menggambarkan suasana orang-orang jelata yang mulai berpakaian Barat, mengikuti kegemaran para polisi, kecuali kain penutup kepala mereka. Berlebaran pun tak lagi hanya dengan peci dan sarung baru yang di beli, tetapi juga dengan sepatu, celana panjang, dan topi Eropa.
Kebebasan memilih mode dalam membeli pakaian ini berimbas pada pertumbuhan industri tekstil di Hindia Belanda. Mode pakaian lebih beragam dan pasar penjualan melebar. Masa-masa menjelang Lebaran menjadi masa penjualan terbaik untuk industri mereka. Tapi ketika masa resesi ekonomi datang pada 1930-an, penjualan mereka menurun sangat drastis.
Barang tekstil tersedia melimpah sehingga harganya turun drastis, tetapi tak ada pembeli. Mengingat sebagian besar pembeli mengalami pemotongan gaji bahkan pemecatan. Tapi sekelompok kecil masyarakat tetap mampu membeli pakaian baru menjelang Lebaran Idul Fitri pada masa resesi ini. (Fathur)
