Sinergi dengan Pusat, Pemkot Serang Tawarkan Kawasan Industri dan Pelabuhan Masuk Masterplan BOPPJ
BISNISBANTEN.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang bergerak cepat menangkap peluang pembangunan nasional. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Pemkot Serang tengah melakukan sinkronisasi revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan rencana besar Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).
Kepala Bapperida Kota Serang, W Hari Pamungkas mengungkapkan, bahwa langkah ini diambil untuk melindungi masyarakat pesisir dari ancaman abrasi dan banjir rob, sekaligus mendongkrak investasi melalui pengembangan kawasan industri padat karya.
Dalam diskusi bersama Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS), Kamis (07/05/2026), Hari menjelaskan bahwa BOPPJ dibentuk berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2025 untuk mengelola aktivitas ekonomi dan infrastruktur di sepanjang Pesisir Utara Jawa yang menyumbang 27 persen PDB nasional.
“Dasar pemikirannya sederhana, kita ingin melindungi masyarakat pesisir dan aktivitas bisnis. Di Kota Serang, fenomena rob sudah mulai menggenangi wilayah Karangantu. Jika tidak diintervensi dengan tanggul pantai atau giant sea wall, ini akan mengancam keselamatan dan ekonomi,” ujar Hari.
Pertimbangannya adalah seperti yang daerah lain tadi kalau musim rob naik itu sekitar Karangantu itu akan juga tergenang. Masyarakat yang ada di situ setelah kita hitung kurang lebih ada seribuan ya kalau lihat data,” imbuhnya.
Kemudian perkembangan terkait dengan rencana pengembangan industri Hari mengatakan ada kurang lebih 425,6 hektar yang diperuntukkan untuk industri di wilayah Kasemen itu. Kemudian yang Pemkot Serang lakukan revisi untuk pelabuhan kurang lebih lebih ada 109 hektar.
Hari menegaskan, investasi yang masuk harus bersifat padat karya, dengan usulan kuota 80 persen tenaga kerja lokal dari Kota Serang. “Ini peluang besar untuk mengurangi pengangguran. Dengan sinkronisasi ini, anggaran pembangunan yang besar tidak perlu membebani APBD kota, tapi bisa di-cover oleh pemerintah pusat melalui BOPPJ,” terangnya.
Pihak BOPPJ merespons positif tawaran tersebut karena posisi geografis Kota Serang yang sangat strategis. Beberapa keunggulan aksesibilitas yang dipaparkan meliputi, jarak ke Gerbang Tol Serang Timur 9,5 km dan Serang Barat 9,3 km. Tol Cilegon Timur 12,4 km. Kemudian dengan Pelabuhan Bojonegoro itu 11,4 km.
“Dari bandara Soekarno-Hatta itu 50 km, kemudian dengan pusat ibukota itu 60 km. Dengan gardu listrik Kaligandu itu 7,6 km dan sumber air bersih itu 7,6 km. Artinya dari akses-akses pendukung dan infrastruktur pendukung itu menurut pihak BOPPJP itu pas,” kata Hari.
“Tidak terlalu jauh dengan semua akses dan infrastruktur pendukung, apalagi terakhir kemarin kami coba inisiasi dengan BBWSC3 untuk mengaktifkan kembali bendungan karet untuk merehab bendungan karet untuk suplai air bersih di Kecamatan Kasemen,” tambahnya.
Pembangunan di pesisir Kota Serang nantinya tidak hanya berupa tembok beton. Pemkot mendorong konsep Ekonomi Hijau Berkelanjutan.
“Jika daerahnya banyak mangrove, kita gunakan metode *hybrid* (mangrove kombinasi tembok). Kita punya potensi cagar budaya dan pariwisata di Teluk Banten yang harus tetap terjaga vegetasi alaminya,” jelas Hari.
Sebagai tindak lanjut, tim BOPPJ dijadwalkan akan melakukan peninjauan lapangan ke wilayah Kasemen dan sekitarnya pada minggu depan. Kunjungan ini bertujuan untuk memformulasi model pembangunan yang paling tepat, baik itu berupa tanggul pantai, hybrid mangrove, maupun tanggul laut.
“Kami berharap kolaborasi ini menjadi daya ungkit (*leverage*) bagi pertumbuhan ekonomi Kota Serang, di mana hasil penelitian menunjukkan investasi padat karya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 6-7 kali lipat,” pungkasnya.(siska)
