BISNISBANTEN.COM — Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah memilih Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, ketimbang melakukan lockdown di tengah melonjaknya kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia beberapa hari terakhir.
Keputusan PPKM mikro dipilih presiden Jokowi setelah banyak mempertimbangkan beberapa opsi kepada pemerintah terkait penanganan kasus Covid-19, dengan memperhitungkan berbagai kondisi ekonomi, sosial, politik, hingga pengalaman dari negara lain.
Namun, Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira justru menyarankan Presiden Jokowi untuk segara mengambil kebijakan lockdown karena melonjaknya kasus Covid-19 varian baru virus corona jenis delta.
“Kami kalkulasikan lockdown nasional sekurang-kurangnya membutuhkan biaya Rp 11 – 25 Triliun per 24 hari,” ujar Bhima mengutip Tempo Jumat (25/6/2021).
Jika skenario lockdown dilaksanakan dalam dua pekan selama pekan terakhir Juni sampai Juli, risiko Indonesia untuk kehilangan pendapatan domestik bruto atau PDB berkisaran Rp77 – 308 triliun. Dengan kondisi ini, Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi 3 – 4,5% pada akhir 2021.
Namun, apabila Indonesia tidak melakukan lockdown, Bhima memprediksi resiko kehilangan PDB akan lebih besar mencapai Rp 463 – 848 Triliun. Dengan skenario tanpa lockdown, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh kembali terkontraksi 0,5% atau paling naik berada di jalur positif 2%.
“Jadi kenapa tidak di lockdown saja, biayanya lebih murah daripada kerugian ekonominya. Setelah lckdown berhasil, ekonomi bisa tumbuh lebih solid. Jangan kondisi lagi darurat, tapi kebijakannya nanggung,” ujar Bhima. (Fathur/Hilal)
