Peringati Hari Otda ke-29, Sekda Pemkab Serang Sampaikan 8 Hal Wujudkan Swasembada Pangan

BISNISBANTEN.COM- Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang Rudy Suhartanto mengingatkan delapan hal penting untuk mewujudkan swasembada pangan, khususnya di Kabupaten Serang sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-29 Tahun 2025 di halaman Pendopo Bupati Serang, Jumat (25/4/2025).
Rudy mengatakan, setiap 25 April diperingati Hari Otda secara nasional dan tahun ini ke-29, yang mana Mendagri memperingatinya secara nasional di Balikpapan dan di semua daerah wajib menyelenggarakan upacara yang sama. Sesuai arahan Mendagri, kata Rudy, pihaknya harus mampu mewujudkan swasembada pangan. Di Kabupaten Serang, kata Rudy, ada delapan hal penting yang harus dikerjakan, yakni pertama harus ada kolaborasi antara semua lini otonomi daerah untuk dijadikan kekuatan agar swasembada pangan di level lokal. Artinya, swasembada diupayakan untuk wilayah Kabupaten Serang terlebih dahulu, jika ada lebih, maka baru dikirim ke daerah lain.
”Yang penting mengupayakan setiap daerah itu mendorong kebijakan-kebijakannya agar ketahanan pangannya lebih bagus lagi ke depannya,” ujarnya.
Kedua, sambungnya, penekanan Mendagri yaitu upaya mewujudkan swasembada energi. Meski dinilai repot, kata Rudy, setidaknya pihaknya bisa berupaya hemat energi atau mencari alternatif energi lain supaya tidak banyak menjadi bebannya PLN dan pemerintah. Ketiga, lanjutnya, pengelolaan sumber daya air yang menjadi konsen pihaknya lantaran di Kabupaten Serang tidak mempunyai air bersih untuk minum, yang mana saat ini cakupannya masih di bawah 14 persen, sedangkan nasional meminta sebesar 14 persen.
”Kita masih di bawah 14 persen. Makanya, kita dengan teman-teman di PDAM (menyebut Perumda Tirta Albantani Kabupaten Serang-red), di dewan bagaimana mendorong PDAM ini agar lebih berperan di depan untuk menyiapkan air bersih kepada masyarakat. Nanti, berkolaborasi dengan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) yang juga bergerak di bisnisnya untuk penyediaan air bersih,” jelasnya.
Keempat, kata Rudy, mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas korupsi dalam melayani kepada masyarakat. Kelima, yakni mengembangkan kewirausahaan, UMKM, koperasi di daerah supaya menjadi pilar ekonomi nasional. Keenam, yakni peningkatan akses kualitas pendidikan baik untuk Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, gurunya, kesejahteraannya, sarana prasarananya, fasilitasnya, termasuk kurikulum di daerah jika memungkinkan untuk beasiswanya, baik guru maupun peserta didik.
“Pak Presiden mendorong untuk pemenuhan gizi melalui program memberikan MBG (makan bergizi gratis),” katanya.
Selanjutnya ketujuh, lanjut Rudy, upaya mewujudkan meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat. Diakui Rudy, di Kabupaten Serang masih ada desa yang sulit untuk dijangkau karena kondisi jarak, yaitu Desa CikedungKecamatan Mancak dan Pulo Tunda Kecamatan Tirtayasa
”Saya minta Pak Kadinkes siapkan Pustu (Puskesmas Pembantu) di 2026 untuk daerah terisolasi seperti Pulau Tunda dan menempatkan salah satu tenaga medis, apakah perawat atau bidan desa untuk menangani desa terpencil,” pinta mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) ini.
Pihaknya juga, diakui Rudy, kesulitan membangun jalan di Desa Cikedung lantaran terkendala tanah milik Perhutani yang merupakan wilayah hutan dilindungi, sehingga pihaknya harus menunggu mendapat izin terlebih dahulu dari Kementerian Kehutanan untuk membangun jalan.
”Mudah-mudahan 2026 bisa dibangun beton, dengan jenis beton yang berbeda, karena jalannya turun licin itu agak sangat berbahaya,” harapnya.
Terakhir, tambah Rudy, yakni reformasi birokrasi, dimana pihaknya menyederhanakan birokrasi dengan banyaknya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mencapai 29, dengan semangat otonomi daerah bagaimana setidaknya tidak menambah PNS baru.
”Kalau pun menambah, itu hanya mengisi yang pensiun, sehingga tidak membebankan pemerintah daerah dan tidak bersemangat menambah jumlah pegawai. Mudah-mudahan ini bagian upaya ke depan untuk membangun reformasi birokrasi Pemkab Serang lebih efisien lagi,” harapnya. (Nizar)