BISNISBANTEN.COM- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menargetkan pendapatan daerah naik sebesar Rp230 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 Perubahan, yakni dari Rp3,20 triliun pada APBD Murni menjadi Rp3,43 triliun.
Itu disampaikan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah saat menyampaikan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna Penyampaian Tentang APBD 2023 Perubahan di Gedung DPRD Kabupaten Serang, Selasa (29/8/2023).
Terungkap bahwa kenaikan target APBD salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula sebesar Rp902 miliar ditargetkan naik Rp172 miliar menjadi Rp1,07 triliun atau naik sebesar 19,14 persen.
Kemudian, dana transfer semula sebesar Rp2,29 triliun ditargetkan naik menjadi Rp2,35 triliun atau meningkat sebesar Rp60 miliar. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah semula sebesar Rp12,78 miliar turun menjadi Rp10,26 miliar atau berkurang sebesar Rp2,52 miliar.
Kemudian, belanja daerah yang semula dinggarlan sebesar Rp3,35 triliun menjadi Rp3,50 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp149 miliar. Kenaikan belanja atas dari belanja operasional yang semula sebesar Rp2,52 triliun menjadi Rp2,53 triliun atau bertambah Rp15,49 miliar.
Selanjutnya, belanja modal semula sebesar Rp318,78 miliar naik menjadi Rp424,10 miliar atau bertambah sebesar Rp105,32 miliar. Sedangkan Belanja Tidak Terduga tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp5,77 miliar. Sementara belanja transfer semula Rp508,40 miliar menjadi Rp536,71 miliar atau bertambah Rp28,31 miliar.
“Ini untuk keseluruhan (pendapatan daerah-red). Jadi, perubahan itu gabungan dengan murni. Di perubahan diperkirakan ada kenaikan target, ada penambahan jumlah belanja modal, terus transfer ke desa ada penambahan, juga kenaikan biaya operasional,” ungkap Tatu.
Maka dari itu, kata Tatu, pihaknya melakukan pembahasan APBD 2023 Perubahan bersama DPRD Kabupaten Serang.
“Kalau persis seperti rencana di anggaran murni, maka enggak ada pembahasan anggaran perubahan. Karena, ada yang berubah di pendapatan, slot belanja berubah, jadi dibahas,” terang bupati dua periode ini.
Tatu mengaku terus memonitor pendapatan daerah yang diperkirakan bisa melebihi target, karena ada belanja yang ditambahkan.
“Kalau pendapatan di bawah target, di perubahan enggak bisa belanja. Tapi, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Banang (Badan Anggaran) DPRD mereka memperkirakan ada kenaikan pendapatan, sehingga menaikkan slot belanja,” jelas Ketua DPD Golkar Banten ini.
Disebutkan Tatu, potensi penambahan pendapatan ada pada sektor pajak. Sedangkan retribusi belum bergejolak karena belum berbanding lurus dengan pelayanan di Pemda atau masih ada pelayanan retribusi yang harus ditingkatkan.
“Mudah-mudahan kenaikan target pendapatan sudah perhitungan yang cermat dan teliti dari TAPD dan Banang DPRD,” harapnya. (Nizar)
