Banten24

Pemkab Serang dan Forkopimda Bangun Komitmen Antisipasi Kecurangan PPDB

BISNISBANTEN.COM — Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan stakeholder terkait membangun komitmen mendukung terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Serang sebagai antisipasi terjadinya kecurangan, ditandai dengan penandatanganan dokumen komitmen di Pendopo Bupati Serang, Rabu (12/6/2024).

Penandatangan dilakukan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah bersama Kapolres, Dandim, Kejari, Ombudsman, Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), termasuk Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Tatu menyambut baik dan mengapresiasi jajarannya bersama Forkopimda dan stakeholder terkait yang sudah membangun komitmen serta akan mengawal bersama pelaksanaan PPDB di wilayahnya. Dengan adanya opini beberapa sekolah dianggap mempunyai kualitas, kata Tatu, ke depan harus dipikirkan bagaimana caranya sekolah di Kabupaten Serang bisa merata secara kualitas. Menurut Tatu, kunci pemerataan kualitas sekolah ada pada gurunya, pendidikan, dan fasilitas pendukungnya.

Advertisement

“Nah ini tugas pemerintah bagaimana supaya masyarakat tidak berebut ke satu titik atau sekolah yang dianggap favorit atau sekolah yang baik menurut orangtua, baik itu dalam pendidikan, kurikulumnya, atau hal pendukung lainnya. Ini yang harus diperhatikan pemerintah dalam jangan panjang,” terang Tatu kepada awak media usai penandatanganan komitmen.

Selain itu, kata Tatu, pihaknya juga harus melibatkan sekolah swasta. Untuk pembangunan gedung di sekolah swasta, menurut Tatu, bisa dibantu, tetapi untuk membangun tenaga pendidiknya tidak mudah karena menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan adanya sekolah yang menjadi tujuan utama atau sekolah favorit, kata Tatu, maka sekolah swasta di sekitarnya menjadi alternatif, tidak perlu daftar ke sekolah yang jauh. Persoalannya, sambung Tatu, sekolah swasta harus berbayar sehingga kurang diminati masyarakat, berbeda dengan sekolah negeri yang sudah ada Biaya Operasional Sekolah (BOS).

“Mudah-mudahan Pemda Serang punya kemampuan dari APBD untuk membantu beasiswa di sekolah swasta ini. Jadi, masyarakat yang rumahnya di sekitar situ tidak perlu ke sekolah yang jauh, karena sudah kehabisan kuota“ terangnya.

Advertisement

Oleh karena itu, Tatu berjanji akan merumuskan persoalan tersebut, dimana di beberapa kabupaten kota di Provinsi Banten juga sudah memberlakukan itu. Tatu pun mengapresiasi sekolah negeri yang saat ini dianggap kualitasnya lebih baik dari sekolah swasta dan jajarannya siap memastikan semua anak mempunyai haknya dengan ketentuan jarak.

“Kuotanya sudah dibuka, tinggal komitmen bersama dan lebih ke orangtua harus komitmen juga mendidik putra putrinya. Yang dilihat itu persyaratan mereka yang tinggal sudah satu tahun, minimal di jarak yang paling dekat ke sekolah. Kalau tinggalnya kurang dari setahun, itu kan tidak memenuhi syarat,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dindikbud Kabupaten Serang Asep Nugrahajaya menambahkan, penandatangan komitmen bersama sebagai bentuk keseriusan Pemkab Serang dan jajaran, termasuk Forkopimda dan Stakeholder terkait dalam mendukung terlaksananya PPDB 2024 tingkat Kabupaten Serang yang menjadi aktualisasi amanah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bahwa PPDB harus muncul sebagai bagian dari komitmen bersama dan akan terus dimonitor oleh pemerintah pusat.

Diungkapkan Asep, PPDB khusus yang menjaid kewenangan Kabupaten Serang yaitu tingkat SD dan SMP akan dimulai pada 18 Juni mendatang, dimana Komisi Pemberantasan Korupsi akan ikut mengawasi. Menurut Asep, permasalahan PPDB diawali dengan persoalan administratif, sehingga menjadi rawan tindakan kekeliruan yang bisa merugikan masyarakat. Oleh karena itu, kata Asep, komitmen menjadi bagian aktualisasi yang diamanatkan untuk mencegah bentuk penyalahgunaan, sehingga KPK memberikan perhatian.

“Di Kabupaten Serang alhamdulillah selama ini tidak ada kecurangan, hanya ini langkah yang tentunya menjadi bagian yang langkah antisipatif aja,” terangnya.

Asep juga menilai, komitmen bersama terkait PPDB juga sebagai proses edukatif yang harus diterima masyarakat, dimana harus patuh dan mengikuti prosedur serta harus menghargai orang yang mempunyai hak. Asep pun menyebutkan, jika ada empat jalur PPDB yang bisa ditempuh, yakni jalur zonasi dengan persentasi 60 persen, jalur afirmasi 20 persen, jalur perpindahan domisili dari orangtua 10 persen, dan jalur prestasi 10 persen. Dengan membangun komitmen bersama, Asep berharap, ke depan sudah tidak ada lagi hal yang menjadi kepentingan khusus, titipan atau hal lainnya. Jika terjadi kecurangan, Asep mengembalikannya kepada hal hal yang sifatnya normatif, yakni menelisik bentuk kecurangannya seperti apa. Jika terjadi grativikasi, kata Asep, sudah ada yang menjadi bagiannya kewenangannya.

“Kalau kami Dindikbud akan mendukung proses-proses hukum. Kalau ditemukan grativikasi, kita strike ke kepala sekolah, tidak boleh lagi ada hal-hal yang sifatnya pelanggaran. Itu dari tahun ke tahun kita sampaikan seperti itu,” tegasnya.

Selanjutnya, kata Asep, pihaknya akan mengirimkan dokumen komitmen bersama tersebut ke sekolah dalam bentuk surat dengan lampiran dokumen yang ditandatangani oleh semua pihak yang hadir.

“Untuk sanksi bila terjadi kecurangan, kita akan perhatikan dari jenis kekeliruannya, apakah kekeliruan dari administrasi kepegawaian atau apa. Kita akan coba tentukan mekanismenya,” tandasnya. (Nizar)

Advertisement
LANJUT BACA

Nizar Solihin

Hobi musik, olahraga, dan traveling. Berjiwa solidaritas, pekerja keras, totalitas dan loyalitas tanpa batas. Motto 'Selalu Optimis'. Bergelut di dunia jurnalistik sejak 2013