BISNISBANTEN.COM – Berbagai persoalan dalam pelaksanaan layanan hukum menjadi pembahasan pada program kegiatan PASTI ADA SOLUSI Episode 25, Jumat (13/11/2026), mulai dari persoalan kenotariatan hingga kewarganegaraan. Forum itu pun menjadi ruang komunikasi dan koordinasi untuk mengidentifikasi kendala sekaligus mencari langkah penyelesaian atas berbagai permasalahan yang dihadapi jajaran Kementerian Hukum (Kemenkum).
Kegiatan juga diikuti langsung Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara virtual. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Sekjend Kemenkum) Nico Afinta, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjend AHU) Kemenkum Widodo, Dirjend Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkum Hermansyah Siregar, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Wisnu Nugroho Dewanto, Inspektur Jenderal (Irjend), serta para Pimpinan Tinggi Pratama.
Nico menjelaskan, program PASTI ADA SOLUSI merupakan wadah komunikasi yang harus dimanfaatkan seluruh jajaran untuk menyampaikan berbagai persoalan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan. Menurut Nico, setiap kendala yang muncul perlu dibahas secara terbuka agar dapat ditemukan langkah penyelesaian yang tepat dan tidak berhenti sebatas penyampaian permasalahan.
Kemenkum, kata Nico, akan menindaklanjuti berbagai permasalahan yang ada. Forum PASTI ADA SOLUSI menjadi jembatan jajaran Kemenkum untuk saling berkomunikasi, menyampaikan kendala, dan mencari jalan keluar. Nico pun mengimbau seluruh jajaran tidak ragu untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi, sehingga setiap permasalahan dapat diidentifikasi dan bahas bersama. Yang terpenting, kata Nico, jangan sampai persoalan hanya berhenti pada penyampaian, tetapi harus ada tindak lanjut dan solusi yang jelas.
“Melalui koordinasi dan kolaborasi, kita ingin memastikan setiap kendala dapat ditangani dengan baik demi mendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan kualitas pelayanan Kementerian Hukum,” ujar Nico.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu menjadi perhatian, di antaranya berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris serta layanan kewarganegaraan. Berbagai persoalan tersebut menjadi bahan pembahasan bersama untuk memperoleh kejelasan, menyamakan pemahaman, serta mengidentifikasi langkah tindak lanjut sesuai dengan ketentuan dan kewenangan masing-masing unit kerja. Pelaksanaan PASTI ADA SOLUSI juga mencerminkan pentingnya sinergi antara unit utama di lingkungan Kemenkum dalam merespons berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Melalui keterlibatan para pimpinan tinggi, permasalahan yang disampaikan dapat memperoleh perhatian lintas unit sehingga proses koordinasi dan penanganannya dapat berjalan lebih terarah.
“Melalui PASTI ADA SOLUSI Episode 25, Kementerian Hukum terus membuka ruang komunikasi dan mendorong budaya penyelesaian masalah secara kolaboratif. Harapannya, setiap persoalan yang disampaikan tidak hanya mendapatkan respons, tetapi juga ditindaklanjuti melalui langkah konkret demi mendukung pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat,” harap Nico. (Humas Kemenkum Banten/Nizar)
