BISNISBANTEN.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang kembali menguatkan penerapan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Langkah ini diambil untuk menertibkan aktivitas merokok, termasuk penggunaan rokok elektrik atau vape di sejumlah fasilitas publik dan perkantoran yang dinilai masih minim pengawasan.
Asisten Daerah (Asda) II Kota Serang Yudi Suryadi menegaskan, bahwa regulasi KTR sebenarnya bukan bertujuan melarang masyarakat merokok sepenuhnya, melainkan membatasi ruang gerak agar tidak mengganggu masyarakat umum, khususnya di ruang tertutup.
“Jadi ada Perda ini bukan untuk melarang, tetapi untuk membatasi. Khususnya di jajaran perkantoran harus memang bebas asap rokok. Tetapi risikonya, kalau memang sudah ada Perda KTR, perkantoran harus mempersiapkan tempat khusus untuk merokok,” ujar Yudi usai menghadiri kegiatan sosialisasi KTR yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang pada Kamis (12/11/26).
Yudi mengakui bahwa fasilitas ruang khusus merokok di lingkungan perkantoran dan ruang publik milik pemerintah saat ini masih terbatas. Akibatnya, pelanggaran masih kerap ditemui di ruang terbuka publik seperti Alun-alun Kota Serang meski imbauan sudah terpasang.
Menurutnya, lemahnya implementasi di lapangan disebabkan oleh kurang masifnya sosialisasi dan belum optimalnya pergerakan tim pemantau di lapangan.
“Yang pertama memang kita mungkin kurang sosialisasi. Setelah diperdakan, ada Perwal, ada SK, dan ada timnya, itu harus segera disosialisasikan. Keduanya, tim yang sudah dibentuk harus bergerak melakukan monitoring dan pemantauan,” tegas Yudi.
Terkait penegakan aturan, Yudi menyebut setiap Perda memiliki konsekuensi sanksi, mulai dari teguran ringan hingga denda maksimal. Ia mencontohkan sektor swasta seperti perhotelan yang justru jauh lebih ketat menerapkan aturan bebas asap rokok di kamar maupun ruang rapat.
“Kalau di perhotelan itu sudah ketat, kami sendiri juga pernah kena denda waktu mengadakan rapat di luar daerah karena teman-teman merokok di dalam ruangan. Untuk tim pengawasan KTR di Kota Serang, ketuanya dari Dinas Kesehatan dan sekretarisnya dari Satpol PP bersama OPD terkait,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang Ahmad Hasanuddin menjelaskan, bahwa penguatan kembali regulasi KTR ini melibatkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala puskesmas, hingga pihak rumah sakit. Fokus utamanya adalah menggencarkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) guna melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok.
“Saya mengharapkan agar diterapkan kembali, disosialisasikan kembali, dan diinformasikan kembali. Karena kita khawatir perokok pasif yang tidak merokok ikut terisap asapnya, akhirnya dampak kesehatannya terganggu,” kata Hasan.
Hasan merinci, terdapat tujuh tatanan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok di Kota Serang, yakni fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas, rumah sakit, klinik), tempat proses belajar mengajar (sekolah, kampus, tempat bimbingan belajar), tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum seperti mal, restoran, dan hotel.
Menanggapi maraknya penggunaan rokok elektrik atau vape di tengah masyarakat, Hasan memastikan bahwa produk tersebut turut masuk dalam objek pembatasan Perda KTR karena memiliki kandungan nikotin dan menghasilkan asap yang berisiko bagi orang di sekitarnya.
“Iya betul, vape masuk dalam bagian itu juga. Kalau dulu memang belum ada vape, tapi sebenarnya vape juga isinya ada nikotin meski masing-masing merek kadarnya berbeda-beda. Intinya tetap mengandung nikotin,” ujar Hasan.
Ke depan, Dinkes bersama Satpol PP Kota Serang akan mengoptimalkan fungsi pengawas di masing-masing titik KTR tersebut, termasuk mengkaji penerapan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) bagi para pelanggar.
“Harapan saya dari setiap tujuh tempat itu ada pengawasnya masing-masing. Tadi dari Satpol PP juga sudah hadir dan berbicara terkait langkah pengawasannya ke depan,” pungkasnya. (Siska)
