Soal Pajak Penulis, Ini Penjelasan Ditjen Pajak 

- Advertisement -

BISNISBANTEN.COM — Belum lama ini aturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) terkait Pajak Penghasilan terhadap Profesi Penulis. Ini banyak menuai kontra di kalangan penulis, salah satunya penulis kondang Tere Liye.

Berdasarkan siaran pers yang diterima bisnisbanten.com, tertulis pada prinsipnya semua jenis penghasilan yang diterima dari semua sumber dikenai pajak. Hal ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung tinggi asas-asas perpajakan yang baik, termasuk asas keadilan dan kesederhanaan.

Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas, Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Banten Ika Retnaningtyas, mengungkapkan, penghasilan yang menjadi objek pajak adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. [irp posts=”1251″ name=”Setelah Tax Amnesty, Realisasi Pajak di Banten Tumbuh 23 Persen”]

“Jadi Pajak dapat dikenakan atas penghasilan netto yang ditentukan dari penghasilan bruto yang dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,” katanya, Kamis (7/9).

Menurutnya, Wajib Pajak (WP) yang berprofesi sebagai penulis dengan penghasilan bruto kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun, dapat memilih untuk menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yang besarnya adalah 50% dari royalti yang diterima dari penerbit. Hal ini sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 untuk Klasifikasi Lapangan Usaha Nomor 90002 (Pekerja Seni). [irp posts=”1235″ name=”Pelaku E-Commerce Siap-siap Bayar Pajak”]

“Ketentuan teknis mengenai penggunaan NPPN diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak tersebut,” jelasnya.

Ika mengatakan, Ditjen Pajak menghargai dan terbuka terhadap setiap masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem perpajakan Indonesia. Masukan dari semua pihak ditindaklanjuti sesegera mungkin.

Namun keputusan yang bersifat kebijakan diambil secara hati-hati dan saksama dengan mempertimbangkan semua aspek. Ini termasuk aspek legal dan analisis dampak kebijakan secara lebih luas yang seringkali membutuhkan waktu yang tidak singkat.

“Saat ini, pemerintah sedang melaksanakan program Reformasi Perpajakan untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia, termasuk reformasi di bidang peraturan dan regulasi perpajakan,” tutupnya. (gag/red)

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Stay Connected

1,049FansSuka
854PengikutMengikuti
31PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Latest Articles

Long Weekend, Okupansi Hotel Mambruk Anyer 100 Persen

BISNISBANTEN.COM -- Saat long weekend atau libur panjang pekan ini, okupansi atau tingkat hunian Hotel Mambruk Anyer mengalami peningkatan hingga 100 persen....

QRIS Hasil Inovasi Sistem Pembayaran Bank Indonesia Dapat Penghargaan

BISNISBANTEN.COM -- Bank Indonesia (BI) melalui QR Code Indonesian Standard (QRIS) meraih penghargaan dalam kategori inovasi sistem pembayaran tahun 2020 dari Central Banking Publications...

Peringati Sumpah Pemuda, Muamalat Institute Fasilitasi Generasi Muda Jadi SDM Unggulan

BISNISBANTEN.COM -- Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda yang bertepatan pada 28 Oktober 2020, anak perusahaan dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk,...
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

BACA JUGA

Perkokoh Daya Tahan Ekonomi OJK Dukung Kemendes Dirikan Lembaga Keuangan Desa

BISNISBANTEN.COM -- Otoritas Jasa Keuangan mendukung program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ini untuk mendirikan dan mengembangkan bersama Lembaga Keuangan...

Libur Panjang, Ini Persiapan ASTRA Tol Tangerang-Merak

BISNISBANTEN.COM -- ASTRA Tol Tangerang-Merak siap melayani pengguna jalan pada momen cuti bersama hari libur Maulid Nabi Muhammad SAW 1442 H/2020. Momen...
- Advertisement -
- Advertisement -