BISNISBANTEN.COM– Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI), Ikang Fauzi, menyampaikan bahwa pihaknya siap menghadapi tantangan dalam merealisasikan program 3 juta rumah.
Namun, ia menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi yang erat antara seluruh pemangku kepentingan, terutama dengan pemerintah dan perbankan.
“Setiap kali ada perubahan, tentu ada penyesuaian. Kita harus sama-sama mencari solusi agar program 3 juta rumah ini benar-benar bisa berjalan dengan baik dan sesuai target,” ujar Ikang, Kamis (17/04/25).
Ikang menyoroti peran signifikan pengembang REI yang berjumlah sekitar 7.000 dalam produksi perumahan di Indonesia. Ia berharap agar kontribusi besar ini diimbangi dengan kemitraan yang baik dari seluruh pihak terkait.
“Layaknya kita yang terbanyak membangun di sini, kita diajak kerjasama dengan baik. Semuanya tinggal memberikan banyak insentif, kemudahan masalah legalitas, serta akses keuangan untuk KPR agar konsumen kita juga lebih berdaya,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Ikang menyoroti kondisi ekonomi global yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Untuk itu, ia menyerukan dialog bersama antara pengembang, pemerintah (diwakili oleh Kementerian Perumahan), perbankan, dan pihak terkait legalitas.
“Jika kita mendapatkan banyak kemudahan dan insentif, biaya pembangunan akan lebih murah. Dengan biaya murah, harga jual pasti bisa lebih terjangkau dan masyarakat bisa lebih banyak lagi yang memanfaatkannya,” jelas Ikang.
Inti dari harapan REI adalah optimalisasi ekosistem yang ada, bukan menciptakan program baru yang dinilai akan lebih berat.
Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Budi Permana menyampaikan bahwa pihaknya menyadari isu kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi perhatian utama bagi pengembang, khususnya pengembang yang fokus pada perumahan subsidi.
“Saat ini memang sudah berjalan di dua ratus dua puluh ribu (unit), namun berkaca pada penolakan tahun-tahun sebelumnya, kebutuhan alokasi kuota FLPP ini selalu tak cukup,” ungkap Budi.
Ia mencontohkan habisnya kuota FLPP 2024 yang mencapai 166.000 unit di bulan Agustus dan tambahan 34.000 unit di bulan September.
Untuk tahun 2025, Budi menyatakan bahwa peluang penambahan alokasi kuota FLPP sangat besar. Namun, hal ini memerlukan percepatan penyerapan kuota yang sudah ada.
“Kalau belum habis 220.000 sampai dengan Oktober November, kayaknya nambahnya juga sedikit sekali,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Budi memberikan catatan penting terkait kualitas perumahan. Pihaknya sangat konsen agar pembeli, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mendapatkan haknya atas rumah yang berkualitas.
“Harapannya ke depan teman-teman pengembang bisa membangun perumahan yang benar-benar berkualitas. Kami pun akan mengapresiasi hal tersebut, bahkan tidak menutup kemungkinan prioritas akan diberikan kepada pengembang dengan kualitas yang bagus,” tegas Budi.
Budi juga menyampaikan bahwa kehadiran Kementerian PKP adalah untuk bersama-sama mewujudkan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Ia memaparkan bahwa sektor perumahan memiliki peran strategis dalam menurunkan angka kemiskinan: Sebagian besar program 3 juta rumah akan menyasar masyarakat miskin melalui pembangunan dan renovasi rumah.
“Selain itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Setiap pembangunan perumahan berdampak pada 185 sektor turunan yang pada akhirnya kembali kepada negara. Sektor perumahan menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan pemerintahan Indonesia di tahun 2045,” ungkap Budi.
Dengan sinergi dan kolaborasi yang baik antara pengembang, pemerintah, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan program 3 juta rumah dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia.(siska)
