BISNISBANTEN.COM – Dinas Sosial (Dinsos) Pandeglang melakukan pemutakhiran data atau verifikasi dan validasi (verivali) data Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dari 13 Kecamatan yang sudah dimutakhirkan, terjadi selisih data PMKS sebanyak 4.725 Kartu Keluarga (KK), dari sebelum divalidasi 29.910 KK, setelah validasi menjadi 25.185 KK.
Pelaksana Tugas Kepala Dinsos Pandeglang Nuriyah menjelaskan, dilakukannya pemutakhiran data sesuai Intruksi Presiden (Inpres) Nokor 4 Tahun 2022 tentang Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskiman Ekstrim (P3KE).
Dalam Inpres menekankan kemiskinan harus 0 persen pada 2024.
“Makanya, kita validasi data sekarang merujuk kepada aturan itu,” ujar Nuriyah usai acara Penandatanganan Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Data Keluarga PMKS di Kecamatan Cimanuk, Jumat (4/8/2023).
Dengan adanya verifikasi validasi data PMKS tersebut, menurut Nuriah, pihaknya dapat mengecek perubahan data secara ril. Fakta di lapangan, kata Nuriah, sejauh ini banyak masyarakat yang masuk data PMKS status sosialnya sudah meningkat.
“Kita validasi data khawatir ada yang sudah meninggal, pindah, tidak diketahui, bahkan sudah sejahtera. Ternyata, banyak ditemukan saat validasi (perubahan status-red),” ungkapnya.
Disebutkan Nuriah, saat ini validasi sudah dilakukan di 15 kecamatan, meliputi Kecamatan Cadasari, Karangtanjung, Koroncong, Pandeglang, Majasari, Kaduhejo, Cimanggu, Cibitung, Cibaliung, Sobang, Panimbang, Sumur, Cimanuk, Cipeucang, dan Kecamatan Cigeulis.
Dari 15 kecamatan yang divalidasi, lanjut Nuriah, data yang selesai baru di 13 kecamatan, sisanya masih dalam proses perhitungan dan dalam penghitungan.
“Dari 13 Kecamatan itu, data PMKS sebelum validasi 29.910 KK, setelah validasi 25.185 KK, jadi ada selisih 4.725 KK,” ungkapnya.
Di Pandeglang, diungkapkan Nuriah, data PMKS untik desil I sebanyak 26.406 KK, desil II sebanyak 31.812 KK, dan desil III sebanyak 34.492 KK.
“Jadi, total keseluruhan ada 92.710 KK atau 421.789 jiwa,” ungkapnya.
Nuriyah menyakini, proses validasi data PMKS selesai akhir Agustus untuk 35 Kecamatan se-Pandeglang.
“Bapak Presiden menginginkan kemiskinan ekstrem ini harus nol. Sepertinya bisa diturunkan, tapi kalau sampai nol nggak mungkin. Minimal bisa terus menurun,” pungkasnya. (Nizar)
