BISNISBANTEN.COM — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pandeglang menggandeng Cendekiawan Kampung untuk merealisasikan Pro Kampus.
Di langkah awal Dindikbud Kabupaten Pandeglang menggelar Forum Group Discussion (FGD) lintas sektor OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang.
FGD yang digelar Rabu 9 Juni di Aula SKB Pandeglang itu dihadiri oleh perwakilan dari DPMPD, Dewan Pendidikan, Bappeda, Disdukcapil, Dinas Sosial, KCD Pendidikan Wilayah Pandeglang, Cendekiawan Kampung dan Wakil Ketua Baznaz Pandeglang, Acang.
Pro Kampus (Program Kurangi Anak dan Mahasiswa Putus Studi) adalah salah satu program prioritas Bupati Irna Narulita dan Wakil Bupati Tanto Warsono di periode keduanya.
Setelah bertemu CK di Pendopo Kabupaten pada 20 Juli 2020, Bupati Irna sangat mendukung penuh kerja – kerja Cendekiawan Kampung yang memberikan proteksi dan advokasi pendidikan tinggi terhadap masyarakat Pandeglang.
Ia mengatakan, Pemerintah Daerah tidak tinggal diam soal itu dan akan berjalan seiring dengan Cendekiawan Kampung.
Keseriusan Pemkab diamini oleh berbagai sektor OPD yang mengapresiasi penuh kerja – kerja CK dan akan mendukung penuh program Pro Kampus agar dapat terealisasi.
Sekdis Dindikbud Pandeglang, Sutoto sebagai fasilitator FGD kali ini mengatakan sebagai program prioritas, Pro Kampus 2021 – 2026 mesti ada keroyokan. “Pro Kampus ini harus lintas sektor, butuh kerjasama OPD lain. Maka kita menggandneg CK yang sudah punya pengalaman memfasliitasi beasiswa sampai kuliah. Kita ingin memaksimalkan ini dengan CK,” paparnya.
Juga keterlibatan OPD lain adalah untuk ketepatan data yang menjadi bagian penting dari program Pro Kampus.
Sementara itu, Eka Supriatna SH, Dewan Pendidikan Pandeglang mengatakan bahwa di Pandeglang untuk sebuah kekuatan kebijakan ini harus ada landasan hukum yang mengikat.
“Dalam program Pro Kampus ini butuh landasan hukum yang mengikat. Jika ongkos Perda terlalu mahal minimal bisa untuk Perbup,” harapnya.
Sebagai informasi program Pro Kampus akan diluncurkan pada Januari 2022. Agar berjalan maksimal pembahasan dan pematangan program akan diselenggarakan dalam kurun waktu 6 bulan. (susi)
