BISNISBANTEN.COM – DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi Banten menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Grand Krakatau Hotel pada Senin (5/10/2026).
Mengusung tema “Membuka Akses Pasar dan Memperkuat Ekosistem Pengusaha Lokal di Sektor Industri Banten”, ajang ini berfokus pada penguatan kolaborasi inter-sektor dan strategi bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPP HIPPI Erik Hidayat, Ketua DPD HIPPI Banten Syaiful Bahri, Kepala OJK Provinsi Banten Adi Darma, Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Banten Agustan, Kacab BPRS CM Kota Serang Eni Nuraeni, serta Sekdis Disperindag Banten Tubagus Regiasa Fajar yang hadir mewakili Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah.
Ketua DPD HIPPI Banten Syaiful Bahri menegaskan, bahwa konsolidasi internal serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama agar pengusaha daerah bisa bertransformasi dan naik kelas.
“Sesuai tema, kita melakukan konsolidasi dan kolaborasi HIPPI Banten dengan kabupaten/kota serta seluruh stakeholder. Kita mengundang narasumber dari OJK, LPSE, hingga Disperindag agar usaha anggota terakselerasi dan didukung regulasi yang tepat,” ujar Syaiful.
Dalam sesi dialog bersama regulator dan lembaga keuangan, Rakerda ini menyoroti sejumlah persoalan konkret pelaku usaha. Salah satu fokus utamanya adalah kendala Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK akibat pinjaman online (pinjol), serta akses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-procurement.
“Banyak anggota terhambat di SLIK OJK akibat pinjol, padahal usahanya sehat. Kita minta solusi langsung ke OJK. Bersama LPSE, kita berikan panduan bagi anggota yang belum paham cara masuk ke e-procurement,” jelasnya.
Dari tingkat nasional, Ketua DPP HIPPI Erik Hidayat menginstruksikan DPD HIPPI Banten untuk memperluas jaringan hingga ke pusat serta membuat basis data (database) pelaku usaha daerah guna mempermudah pemetaan potensi bisnis. Sebagai bentuk tindak lanjut, salah satu rekomendasi Rakerda ini adalah mendorong pelibatan langsung pengusaha lokal dalam setiap investasi yang masuk ke Banten.
“Pesan dari HIPPI pusat adalah menyatukan barisan, bergerak bersama, dan kolaborasi membangun jaringan inter-provinsi maupun dengan pusat. Salah satu rekomendasi Rakerda ini adalah meminta HIPPI Pusat menjembatani anggota langsung dengan investor yang masuk ke Banten, sehingga kita tahu persis siapa orangnya dan bisa langsung berjejang. Kita juga dorong upaya ini bersama Disperindag Banten,” ungkap Syaiful.
“Harapan ke depan ekonomi bisa tumbuh lebih baik. Namun dalam kondisi apa pun, pengusaha harus bertahan. Maka dari itu kita proaktif membuka kembali jaringan bisnis agar ada solusi bagi teman-teman pengusaha pribumi dalam memasarkan produk, baik jasa maupun pengadaan,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Banten merespons positif langkah strategis tersebut. Sekdis Disperindag Banten, Tubagus Regiasa Fajar, menyampaikan komitmen Pemprov untuk terus bersinergi dengan HIPPI.
“Pemprov Banten mendukung penuh dan siap berkolaborasi. Bahkan Bapak Wakil Gubernur mengagendakan untuk bertemu langsung dengan pengurus HIPPI Banten di lain kesempatan,” tutur Regiasa saat membacakan sambutan. (Siska)
