BISNISBANTEN.COM — Sebanyak 33 persen pemeriksaan kehamilan saat ini dilakukan masyarakat di Faskes Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), selebihnya masyarakat lebih memilih melakukan pemeriksaan kehamilannya di Rumah Sakit.
Hal tersebut berdasarkan pantauan BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby
mengatakan, melihat hal tersebut maka BPJS bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI siap
mengujicobakan sistem pembayaran dengan skema Belanja Kesehatan Strategis Kesehatan Ibu dan Anak (BKS KIA) di 40 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) wilayah Kabupaten/Kota Serang.
“Pelaksanaan uji coba skema BKS KIA dimulai September 2022 sampai dengan Agustus 2023
mendatang. Uji coba ini juga melibatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah
Kota/Kabupaten Serang, FKTP mitra BPJS Kesehatan, United States Agency for International
Development (USAID) dan World Bank,” katanya, saat melakukan konferensi pers, di Ledian Hotel, Serang, Senin (19/9).
Ia menuturkan, kualitas pelayanan (antenatal care) ANC juga belum memenuhi standar sehingga kehamilan berisiko tinggi kurang teridentifikasi dengan baik dan menyebabkan tingginya rujukan ke rumah sakit.
“Persentase layanan ANC di Indonesia yang memenuhi standar baru 2,7 persen. Tingginya angka persalinan melalui operasi caesar salah satunya disebabkan oleh rendahnya kuantitas dan kualitas ANC,” lanjutnya.
Oleh karena itu, BPJS Kesehatan bersama Kemenkes RI dan USAID mengembangkan skema pembayaran BKS KIA demi meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan ibu dan anak dengan tetap memperhatikan mutu layanan, sarana dan prasarana,” tutupnya. (susi)
