BISNISBANTEN.COM — Hari kedua rapat kordinasi wilayah (Rakorwil) Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah Provinsi Banten yang berlangsung di Bandung pada 1 November 2024 ditutup dengan kegiatan studi banding ke Pemkab Sumedang.
Rombongan peserta rakorwil TP2DD diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, Asda 2 Kabupaten Sumedang Dikdik Syeh Rizki, Kepala Bapenda Sumedang Rohana, Kepala Diskominfosanditik Bambang Rianto, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sumedang, Mulyani Toyibah, dan Kepala BKAD Sumedang yang diwakili Kabid Perbendaharaan BKAD Sumedang Yayah.
Kunjungan studi banding ke Sumedang command center yang merupakan perwujudan dari transformasi pemerintah berbasis Digital. Pemkab Sumedang menjadi juara satu se-Indonesia atas inovasi e-Government dengan ukuran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Seluruh peserta termasuk Kepala Bank Indonesia Provinsi Banten Ameriza M Moesa menyimak pemaparan Sekda Kabupaten Sumedang dan Kepala Diskominfo mengenai fitur dan layanan pemerintah Kabupateb Sumedang yaitu WA Kepo dan sistem informasi.
Layanan ini untuk bisa melakukan visualisasi data mengenai pajak, penerimaan dan realisasi APBD, layanan kependudukan, penanggulangan stunting, pengelolaan bencana, data masyarakat miskin, perizinan, pariwisata, hingga data dan informasi bahan pokok volatile foods.
Keberhasilan tersebut didukung oleh penerapan satu data yang terintegrasi. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa menjadi inspirasi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten untuk semakin digital / smart city.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati merasa senang dengan kehadiran rombongan TP2DD dan bisa sharing knowledge tentang apa yang sudah dilakukan Kabupaten Sumedang. “Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan di Banten,” katanya.
Kepala Bank Indonesia Provinsi Banten Ameriza M Moesa mengungkapkan rasa terima kasih kepada Pemkab Sumedang yang telah bersedia menerima rombongan TP2DD dan memberikan paparan sehingga ada beberapa insight yang penting seperti pentingnya pengelolaan data untuk pengambilan suatu kebijakan.
“Semoga pemda di Banten semakin lebih baik dalam pengelolaan data karena digitalisasi perlu pengelolaan data yang baik karena perlu terintegrasi dengan sejumlah OPD terkait,” katanya.
Seperti diketahui, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta memperluas adopsi digitalisasi di berbagai aspek pelayanan publik, Bank Indonesia Provinsi Banten bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Banten menyelenggarakan forum Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) pada 31 Oktober-1 November 2024 di Bandung Barat, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan wadah untuk membahas solusi atas permasalahan yang dihadapi serta merumuskan langkah-langkah strategis serta diharapkan dapat memperkuat awareness dan komitmen Pimpinan Daerah.
Kegiatan yang mengangkat tema “Perumusan Strategi dan Rencana Aksi Implementasi ETPD di Wilayah Banten” juga turut dihadiri oleh Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Banten, Koordinator Regional Kemenko Perekonomian, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota/Kab se-Banten dan provinsi Jawa Barat serta perwakilan dinas terkait. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi/formulasi kebijakan dan strategi yang tepat bagi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di masing-masing daerah pada khususnya dan perluasan ekosistem digital pada umumnya. (susi)
