BISNISBANTEN.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Banten bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) mematangkan regulasi terkait Ekonomi Kreatif dan Pajak Daerah, dengan menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif serta Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kanwil Kementerian Hukum Banten, Rabu (11/11/2026).
Rapat dihadiri Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum pada Kanwil Kemenkum Banten Ferry Ferdiansyah, Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tangerang Selatan Karlena, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangsel Eki Herdiana yang mengikuti secara daring, Sekretaris Bapenda Kota Tangsel Rahayu Saketi, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Pemkot Tangsel Ita Kurniasih, serta jajaran perangkat daerah dan perwakilan Sekretariat DPRD Kota Tangsel.
Dalam sambutannya, Ferry Ferdiansyah menilai Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi Ekraf, membuka peluang kerja, serta meningkatkan daya saing daerah. Sementara perubahan regulasi Pajak dan Retribusi Daerah diperlukan agar aturan yang berlaku tetap sesuai ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan pelayanan masyarakat saat ini.
“Melalui rapat harmonisasi ini, kami ingin memastikan kedua Raperda yang dibahas tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan Kota Tangsel,” jelasnya.
Melalui rapat pengharmonisasian itu juga, pihaknya ingin mendorong agar kedua Raperda memiliki landasan hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dapat diimplementasikan secara efektif. Proses harmonisasi juga menjadi ruang untuk menyelaraskan substansi pengaturan agar kebijakan daerah yang dihasilkan mampu memberikan kepastian hukum dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Pihaknya terus berkomitmen memberikan fasilitasi harmonisasi produk hukum daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan regulasi yang berkualitas, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Harapannya, regulasi yang dihasilkan nantinya dapat memberikan manfaat dan mendukung pembangunan daerah,” harap Ferry.
Sementara itu, Anggota Bapemperda DPRD Kota Tangsel Karlena menyampaikan bahwa kedatangan pihaknya ke Kanwil Kemenkum Banten bagian dari upaya untuk menyempurnakan kedua Raperda dan berharap melalui masukan dan diskusi bersama tim perancang, regulasi yang dihasilkan akan semakin baik, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat Kota Tangsel. (Humas Kemenkum Banten/Nizar)
