BISNISBANTEN.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menjalin kerja sama dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas 1 Banten untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak Mineral Batuan Bukan Logam (MBLB), ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama di Pendopo Bupati Serang, Selasa (27/10/2026).
Proses penandatanganan kerja sama dilakukan langsung oleh Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah (Zakiyah) bersama Kepala KSOP Kelas 1 Banten Raden Yogie Nugraha. Turut hadir Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Banten Dedi Hidayat, Asisten Daerah (Ada) 1 Pemkab Serang Syamsuddin, Ada 3 Pemkab Serang Ida Nuraida, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang Lalu Farhan Nugraha beserta jajaran, dan tamu undangan dari instansi terkait.
Usai penandatanganan, Zakiyah mengatakan, penandatangan kerja sama sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Bekerja sama dengan KSOP, dijelaskan Zakiyah, untuk memperkuat pengawasan, terutama mobilitas pengambilan atau pengiriman barang-barang MBLB melalui jalur laut, selain mencocokkan data riil di lapangan dengan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.
“Misalnya ada tidak kesesuaian data, kita akan crosscheck ke wajib pajak itu sendiri,” terang politisi PAN ini.
Zakiyah menilai, selama ini pengawasan yang dilakukan KSOP sebagai pihak yang memiliki kewenangan menjaga wilayah perairan terhadap wajib pajak MBLB sudah maksimal, tetapi harus terus diperkuat melalui kerja sama formal untuk menghindari loss potensial. Zakiyah berharap, kerja sama dengan KSOP terkait pengawasan wajib pajak MBLB berdampak terhadap meminimalisasi kebocoran potensi pendapatan dan meningkatkan PAD Kabupaten Serang.
“Kalau loss potensial bisa kita minimalisir, maka pendapatan asli daerah akan naik,” jelas istri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto ini.
Disinggung soal target PAD dari pajak MBLB, disebutkan Zakiyah, sebesar Rp30 miliar, dimana saat ini capaiannya sudah mencapai 76 persen atau sekira Rp22,7 miliar.
“Jadi, kurang lebih tinggal Rp7 miliar lagi untuk sampai 100 persen,” bebernya.
Untuk itu, Zakiyah menginstruksikan kepada jajaran Bapenda untuk terus berkoordinasi intensif dengan KSOP Kelas I Banten. Jika ada loss potensial dari pelaku usaha, Zakiyah pastikan pihaknya akan memberikan teguran.
“Kita akan mencocokkan data yang mereka laporkan. Kalau tidak sesuai, maka ada teguran,” ancam mantan Pegawai ASN ini.
Di tempat yang sama, Kepala KSOP Kelas I Banten Raden Yogie Nugraha menambahkan, kerja sama pengawasan sektor pajak MBLB sudah terjalin sejak 2022. Pihaknya, kata Yogie, sebatas mendukung Pemkab Serang pada sektor pajak MBLB terkait data-data informasi volume dan pengawasan terhadap angkutan yang mampir ke pelabuhan-pelabuhan laut di sekitar wilayah Kabupaten Serang. Terkait pengawasan di pelabuhan, Yogie memastikan, selama ini sudah maksimal. Yogie menilai, penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dengan Pemkab Serang menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan pemungutan pajak MBLB di wilayah Kabupaten Serang.
“Kabupaten Serang dikaruniai kekayaan alam cukup besar, salah satunya hasil pertambangan. Jika kekayaan ini dikelola secara baik dan benar, maka akan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Kabupaten Serang,” ujarnya.
Menurut Yogie, tata kelola yang baik hanya akan terwujud jika ada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku usaha. Salah satu potensinya, menurut Yogie, pemanfaatan MBLB, tingginya intensitas pengiriman komoditas MBLB jalur laut, khususnya di kawasan tujuh kecamatan di Pulauampel yang menjabat penggerak roda ekonomi yang sangat vital.
“Tapi potensi yang besar itu tidak akan memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan, tata kelola, dan optimalisasi pajak daerah yang terintegrasi dengan baik,” katanya. (Nizar)
