BISNISBANTEN.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menjalin kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 1 DKI Jakarta dan Banten serta Bank Jabar Banten (bjb) menjadikan Desa Wisata Padarincang di Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang sebagai Desa Keuangan Inklusi. Masyarakat di Desa Padarincang dinilai potensial dan lebih mudah diakses perbankan atau diarahkan menuju digitalisasi keuangan.
Itu terungkap pada Diskusi Pemkab Serang bersam OJK dan bjb terkait Akses Jasa Keuangan Inklusi di Pendopo Bupati Serang, Senin (10/7/2023). Kedatangan rombongan OJK dipimpin Kepala OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten Roberto Akyuwen yang disambut langsung Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, didampingi sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Serang.
Dalam paparannya, Tatu mengatakan, pihaknya bersama bjb sudah banyak melakukan upaya peningkatan ekonomi di masyarakat yang menjadi target Pemkab Serang, yakni meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang indikatornya meliputi pendidikan, kesehatan, infrastrukur, termasuk daya beli masyarakat atau peningkatan ekonomi masyarakat.
Menurut Tatu, saat ini masyarakat tidak menunggu teori, melainkan sudah kepada praktek dalam meningkatkan ekonomi, mulai dari pelatihan, bantuan keuangan, hingga bantuan sarana prasarana. Oleh karena itu, pihaknya mendukung dibentuknya tim percepatan akaes keuangan daerah agar mempercepat peningkatan ekonomi di masyarakat dan lebih terarah
“Masyarakat sudah harus melek dunia perbankan. Mau enggak mau ke depan sudah ke arah sana. Maka, tahapannya harus jelas, targetnya sekarang desa dekat pariwisata supaya tidak berat kondisinya, karena masyarakat sekitar pariwisata agak melek,” terang bupati dua periode ini.
Saat ini, kata Tatu, sudah banyak masyarakat yang diakses ke perbankan membantu kegiatan ekonomi di desa dan mayoritas masyarakat sudah terbiasa atau familiar menabung di Bank. Kendati demikian, sambung Tatu, masyarakat masih perlu diajarkan memanage keuangan meskipun dengan pola sederhana.
“Jangan mengajarkan mereka (masyarakat-red) konsumtif. Pola pikir diarahkan ke sana di desa, lebih mudah. Melalui program UMKM dan pariwisata perbankan akan masuk lebih mudah,” katanya.
Tatu menilai, menerapkan cashless yang menjadi target Pemkab Serang di masyarakat merupakan Pekerjaan Rumah (PR) cukup berat. Padahal, menurut Tatu, dengan transaksi digital bisa menghemat anggaran negara. Oleh karena itu, Tatu mengapresiasi dan berterima kasih kepada OJK dan bjb yang mau turun tangan bersama Pemkab Serang memberikan aksi nyata brrupa edukasi akses perbankan kepada masyarakat di wilayahnya.
“Bicara anggaran, jangan tahun depan, nanti enggak akan mulai. Nanti di OPD masing-masing bagi tugas, OJK berbuat apa dan OPD apa, kemudian Pemda apa. Yang ada sekarang kita lakukan. Ketika menyusun anggaran yang berkaitan dengan ini (Desa Keuangan Inklusi-red) kita cantolkan,” intruksi politisi Golkar ini.
Tatu pun membenarkan, Desa Wisata Padarincang menjadi pilot project Desa Keuangan Inklusi, dimana ke depan Pemkab Serang bersama OJK dan bjb akan mencoba memberikan edukasi dan akses perbankan agar transaksi keuangan lebih mudah dan masyarakatnya melek digitalisasi.
“Kita akan penuhi yang menjadi unsur Desa Keuangan Inklusi di Desa Wisata Padarincang, mulai dari infrastruktur hingga peningkatan sarana prasarana penunjang wisatanya,” tegasnya.
Sementara itu, dalam paparan TPKAD yang disampaikam Indah Puspitasari mengatakan bahwa Desa Wisata Padarincang menjadi Desa Keuangan Inklusi mengarah kepada pengembangan beberapa sektor, di antaranya pengembangan UMKM serta tabungan pelajar dan santri di Desa Padarincang. Ke depan, di Desa Wisata Padarincang akan diakses permodalan, transaksi non tunai, dan transaksi keuangan lainnya. Berdasarkan hasil survei, kata Indah, di Desa Wisata Padarincang sudah 70 persen masyarakatnya yang mengakses perbankan atau sudah menggunakan transaksi keuangan perbankan.
Akses perbankan tersebut, kata Indah, menjadi salah satu cara mencegah masyarakat terjebak jasa peminjaman modal kepada rentenir dan mengarahkan masyarakat mengakses ke lembaga keuangan resmi, yakni perbankan, khususnya bjb. Transaksi akan masuk dimulai dari biaya parkir hingga kunjungan. Saat ini, di lokasi wisata transaksi keuangan masih tunai dan ke depan akan diupayakan semua cashless atau diarahkan digitalisasi.
Bahkan, lanjut Indah, pihaknya juga mempunyai wacana tiket masuk wisata diasuransikan untuk mengurangi resiko terjadi hal yang tidak diinginkan, atau dari tiket masuk wisata sudah include asuransi jiwa tanpa memberatkan biaya.
“Rencana kami jadi piloting project tidak hanya di Serang, tapi juga di Banten. Desa Padarincang jadi Desa Keuangan Inklusi Regional 1. Nanti ada pengembangan UMKM, ada fasilitasi permodalan transaksi non tunai melalui QRIS, hingga kepemilikan rekening tabungan bagi seluruh pelajar dan santri,” ujarnya.
Kata Indah, ditetapkannya Desa Wisata Padarincang menjadi pilot project Desa Keuangan Inklusi karena sudah masuk 500 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dan mengoptimalkan potensinya, mulai dari duren jatuhan, River Side, camping, hingga air terjun, view menarik, rafhting, hingga Outbond.
“Alamnya sangat potensial dikembangkan. Ada pemandian Cipanas juga. Semoga Padarincang bisa seperti River Side di lembang. Bagaimana kerjasama dengan PHRI paket ditawarkan, Corperate bisa kunjungi Padarincang,” tandasnya.
Terkait itu, Kepala OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten Roberto Akyuwen OJK menambahkan, pihaknya bersama Bank Bjb akan mengupayakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan kepada kelompok masyarakat di Kabupaten Serang.
“Kebetulan hari ini kita bahas untuk Desa Wisata Padarincang,” ujarnya.
Kata Roberto, pihaknya berkoordinasi dengan Pemkab Serang dan berbagi tugas dengan industri keuangan, yakni Bank bjb yang akan masuk pada sisi pembiayaan dan dukungan kegiatan berupa kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan.
Disampaikan Roberto, sejumlah kegiatan akan dilaksanakan bersama, seperti peningkatan tabungan hingga kredit untuk UMKM. Ia berharap, melalui sinergitas Pemkab Serang, OJK, dan bjb bisa berdampak tingkat inklusi keuangan mencapai 95 persen.
“Saat ini baru 70 persen. Targetnya, masyarakat dalam kesehariannya ke depan sudah mampu menggunakan produk dan layanan keuangan secara baik,” harapnya. (Nizar)
