BISNISBANTEN.COM — Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Banten hingga 31 Maret 2026 menunjukkan capaian yang sangat baik. Hal tersebut disampaikan para pimpinan Kementerian Keuangan Satu Regional Banten, yakni Lisbon Sirait, Aim Nursalim Saleh, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, serta Kusuma Santi Wahyuningsih.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Banten, Lisbon Sirait, menjelaskan bahwa kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir Maret 2026 tumbuh signifikan sebesar 25,07 persen dengan realisasi mencapai 31,08 persen dari target. Capaian ini didorong oleh sejumlah sektor unggulan seperti pelayanan pertanahan, jasa kepelabuhan, layanan pendidikan, serta sektor kesehatan.
Dari sisi belanja negara, realisasi hingga Triwulan I 2026 tercatat sebesar 27,14 persen atau tumbuh 0,5 persen. Kontribusi terbesar berasal dari belanja Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp4,72 triliun atau 31,73 persen, terutama dari penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Desa.
Sementara itu, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp1,83 triliun atau 19,77 persen. Belanja ini didorong oleh pembangunan infrastruktur, pembayaran gaji ASN, TNI, Polri, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Lisbon menegaskan bahwa komponen belanja K/L seperti belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal mengalami pertumbuhan positif. Realisasi belanja pegawai mencapai 25,59 persen, dipengaruhi oleh penambahan ASN dan PPPK. Adapun belanja barang terealisasi sebesar 16,11 persen dengan akselerasi signifikan, terutama di sektor pertahanan dan keamanan.
Untuk belanja modal, realisasinya mencapai 6,51 persen dengan percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur yang didominasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sementara itu, belanja bantuan sosial (bansos) belum terealisasi karena belum terdapat alokasi anggaran pada periode tersebut.
Di sisi lain, penyaluran TKD mengalami perlambatan sebesar 4,65 persen, meskipun telah tersalurkan Rp4,72 triliun atau 31,73 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada DAK Non Fisik, sedangkan DAU, DBH, dan Dana Desa mengalami kontraksi akibat belum disalurkannya DAU Specific Grant serta lebih rendahnya pagu anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. DAK Fisik juga belum terealisasi karena masih menunggu petunjuk teknis.
Terkait hibah, hingga akhir Maret 2026 tercatat sebanyak 26 hibah dengan total nilai Rp56,659 miliar yang diterima satuan kerja vertikal. Dana hibah tersebut dimanfaatkan untuk mendukung program di berbagai instansi, antara lain Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kejaksaan Agung, serta Mahkamah Agung.
Lebih lanjut, Lisbon juga memaparkan kinerja APBD Provinsi Banten yang turut menunjukkan tren positif. Pendapatan daerah tumbuh 29,92 persen, sementara belanja daerah meningkat signifikan sebesar 65,44 persen. Hingga 31 Maret 2026, penyaluran TKD ke Provinsi Banten mencapai Rp4,72 triliun atau berkontribusi sebesar 51,88 persen terhadap total pendapatan daerah.
“Kinerja ini mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Banten,” ujar Lisbon.
