BISNISBANTEN.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menggelar rapat koordinasi dan evaluasi terkait optimalisasi Layanan Panggilan Darurat 112. Evaluasi ini dilakukan guna memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merespons laporan kedaruratan masyarakat secara cepat dan terintegrasi.
Walikota Serang Budi Rustandi menegaskan komitmennya untuk memangkas keterlambatan penanganan di lapangan. Pihaknya sedang menyiapkan Peraturan Walikota (Perwal) pendukung agar Tim Reaksi Cepat (TRC) Berbudi dapat bekerja maksimal dalam melayani warga yang butuh bantuan darurat.
“Kita siapkan nanti beberapa Peraturan Walikota untuk meng-cover itu semua dalam rangka agar Tim Reaksi Cepat Berbudi ini melayani masyarakat yang lagi kesusahan, yang butuh ambulans. Bahkan di 2027 saya akan membeli satu mobil jenazah untuk membantu masyarakat yang kesusahan. Gratis, semua ditanggung oleh Pemerintah Kota Serang,” kata Budi, Rabu (23/09/26).
Budi juga menyoroti keluhan masyarakat mengenai kendala komunikasi serta kurang terkoordinasinya laporan dari pusat panggilan ke OPD teknis. Ia meminta tidak ada lagi respons yang lambat dalam menindaklanjuti pengaduan warga.
“Masyarakat kan kebanyakan langsung ke saya, jadi saya langsung telepon sopir ambulansnya. Ketika diarahkan ke 112, itu tidak terkoneksi. Saya tidak akan memotong tukin (untuk OPD yang slow respon), malah saya ganti,” ujarnya.
Kepala Diskominfo Kota Serang Triningsih menjelaskan, rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Perwal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112. Penanganan kedaruratan membutuhkan komitmen bersama lintas OPD karena seluruh sistem sudah terintegrasi.
“Pesan khususnya, kita harus sama-sama berkomitmen untuk kemajuan Kota Serang, cepat tanggap, tepat reaksi. Keinginan Bapak Walikota kan semua pengaduan dari masyarakat itu harus segera ditindaklanjuti secara cepat. Sesuai dengan Perwal juga, masing-masing operator yang ada di OPD harus siap 24 jam,” jelas Triningsih.
Triningsih mencatat volume laporan masyarakat yang masuk ke kanal panggilan darurat tersebut terbilang sangat tinggi sepanjang tahun berjalan.
“Sepanjang tahun ini banyak sekali, panggilan masuk sudah mencapai 18.000 laporan. Berbagai macam pengaduan ada, mulai dari evakuasi ular, tawon, banjir, pohon tumbang, Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), hingga orang sakit yang paling sering membutuhkan ambulans,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang Nanang Saefudin menyampaikan, bahwa penanganan kondisi gawat darurat sangat bergantung pada kecepatan respons petugas di lapangan. Pemkot Serang kini memfokuskan pembenahan pada alur komunikasi dan kesiapan personel.
“Kanalnya kan ada di Kominfo, nanti ditindaklanjuti ke masing-masing OPD sesuai dengan tupoksinya. Misalnya ada kebakaran, berarti ke Satpol PP. Pak Wali menekankan jangan sampai masyarakat lapor, tetapi kita slow respon. Karena ini masalah waktu yang berkait erat dengan keselamatan dan materi,” tegas Nanang.
Untuk mempercepat penanganan di lapangan, Pemkot Serang berencana memusatkan operasional armada darurat dalam satu lokasi terpadu.
“Kita nanti satukan TRC, homecare, dan layanan lainnya. Tempatnya sedang kita pilih, tadi disepakati di kawasan Taman Makam Pahlawan terlebih dahulu. Nanti ambulans, petugas medis, sopir, hingga peralatan operasional standby di situ,” ungkapnya.
Menanggapi keluhan warga terkait banyaknya pertanyaan dari petugas saat situasi kritis, Nanang memastikan akan ada pelatihan khusus bagi para operator panggilan.
“Pertanyaan itu wajar untuk membedakan kebutuhan armada, tapi petugasnya harus dilatih supaya jangan terlalu banyak bertanya saat warga sedang stres. Petugas person in charge (PIC) harus ramah, responsif, dan pandai mengarahkan laporan—apakah harus lari ke Dinsos, BPBD, atau Satpol PP,” tutup Nanang. (Siska)
