Banten24

Kunjungan PPUU DPD RI ke Kemenkum Banten Perkuat Sinergi Pembentukan Regulasi Daerah

BISNISBANTEN.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten menerima Kunjungan Kerja (Kunker) dari Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (PPUU DPD RI) dalam rangka pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 di Bale Soepomo Kanwil Kemenkum Banten, Kamis (19/11/2026). Kunjungan tersebut dinilai dapat memperkuat sinergi pembentukan regulasi daerah.

Rombongan PPUU DPD RI dipimpin langsung Ketua PPUU DPD RI Andhika Mayrizal Amir, didampingi Anggota PPUU DPD RI Habib Ali Alwi dan Jufri Mahmud yang disambut langsung Kepala Kanwil Kemenkum Banten Hadiyanto, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum pada Kanwil Kemenkum Banten Ferry Ferdiansyah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum pada Kanwil Kemenkum Banten John Batara Manikallo, pejabat struktural, para perancang peraturan perundang-undangan, unsur akademisi, serta perwakilan pemerintah daerah kabupaten/kota dan Provinsi Banten.

Berbagai persoalan turut dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari partisipasi masyarakat, penyusunan naskah akademik, harmonisasi, hingga pemantauan dan evaluasi peraturan daerah.

Advertisement

Dalam sambutannya, Kakanwil Kemenkum Banten Hadiyanto menyambut antusias kunjungan PPUU DPD RI yang dinilainya sebagai kesempatan penting bagi Kanwil Kemenkum Banten untuk menyampaikan perkembangan, permasalahan, serta berbagai masukan terkait pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya di daerah. Pihaknya memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas produk hukum daerah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) maupun Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada).

“Jadi, kunjungan ini memperkuat sinergi pembentukan regulasi daerah),” ujarnya.

Hadiyanto menyebutkan, dari Januari hingga November 2026 pihaknya sudah melaksanakan pengharmonisasian terhadap 153 rancangan peraturan, terdiri atas 51 Raperda dan 102 Raperkada, dimana terdapat empat Raperda dan satu Raperkada yang dikembalikan karena belum memenuhi persyaratan administratif.

“Saya berharap forum ini membangun dialog konstruktif antara DPD RI, Kanwil Kemenkum Banten, pemerintah daerah, dan akademisi sehingga menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi penyempurnaan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah,” harapnya.

Sementara itu, Ketua PPUU DPD RI Andhika Mayrizal Amir menjelaskan bahwa kunjungannya ke Kanwil Kemenkum Banten merupakan bagian dari pelaksanaan tugas DPD RI untuk meninjau implementasi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut Andhika, masukan dari Kanwil Kemenkum Banten penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dalam praktik pembentukan regulasi di daerah. Andhika juga mengapresiasi masukan yang disampaikan jajaran Kanwil Kemenkum Banten, dimana berbagai catatan disampaikan secara terperinci dan tepat sasaran sesuai kebutuhan PPUU DPD RI dalam menyusun bahan evaluasi. Andhika juga turut menyoroti persoalan keterbatasan tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah.

“Ketersediaan tenaga perancang penting untuk mendukung proses pembentukan regulasi yang berkualitas,” ujarnya.

Senada disampaikan Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Banten Habib Ali Alwi yang berharap, pertemuan tersebut menghasilkan berbagai masukan terkait aspek kelembagaan, koordinasi, dan substansi dalam penerapan UU P3, serta hasil diskusi akan menjadi bahan bagi PPUU DPD RI dalam menilai implementasi, relevansi, serta efektivitas undang-undang tersebut. (Humas Kemenkum Banten/Nizar)

bisnisbanten.com