BISNISBANTEN.COM– Pemerintah Kota (Pemkot) Serang tengah serius mengejar target Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Meski secara umum cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Serang sudah mencapai 98 persen, namun tingkat keaktifan peserta baru menyentuh angka 72 persen.
Asisten Daerah (Asda) II Kota Serang Yudi Suryadi mengungkapkan, bahwa untuk mencapai status UHC Prioritas, tingkat keaktifan peserta minimal harus berada di angka 80 persen. Artinya, Kota Serang masih membutuhkan peningkatan sekitar 2,3 perse atau setara dengan 56.000 jiwa peserta aktif lagi.
“Jika kita sudah mencapai UHC Prioritas, masyarakat tidak perlu lagi menunggu masa aktivasi 14 hari saat mendaftar. Cukup dengan membawa KTP, masyarakat bisa langsung mendapatkan layanan pengobatan saat itu juga,” ujar Yudi usai kegiatan Rekonsiliasi Data PBPU-BP bersama BPJS Kesehatan Cabang Serang, Jumat (17/04/26).
Saat ini, Pemkot Serang melalui Dinas Sosial sedang melakukan penyisiran ulang (verifikasi dan validasi) terhadap database desil masyarakat. Langkah ini diambil menyusul adanya pengurangan kuota peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari pemerintah pusat dan provinsi.
Menurut Yudi ada beberapa langkah strategis yang akan ditempuh seperti mendorong kembali sekitar 11.000 data hasil evaluasi ke Kementerian Sosial melalui komunikasi intensif kepala daerah. Berkoordinasi dengan Pemprov Banten untuk mendapatkan tambahan kuota dari total sekitar 90.000 alokasi provinsi. Tahun lalu, Kota Serang berhasil mendapatkan kuota 15.000 dari provinsi.
“Selain itu kita juga akan melakukan penyisiran desil dengan mengeluarkan data masyarakat yang sudah tidak layak masuk kategori desil agar bantuan tepat sasaran, dan kita juga ada inovasi lewat “Bapak Angkat” dan CSR Kesehatan,” terangnya.
Yudi menyadari bahwa beban anggaran akan sangat berat jika pemenuhan iuran 56.000 jiwa tersebut hanya dibebankan pada APBD Kota Serang. Oleh karena itu, Pemkot Serang berencana mengundang para pengusaha dan pihak swasta untuk berkolaborasi.
“Kita ingin bersinergi. Perusahaan tidak hanya wajib mendaftarkan tenaga kerjanya, tetapi kita juga mendorong mereka menjadi ‘Bapak Angkat’ melalui program CSR,” jelasnya.
Selama ini, program CSR di Kota Serang identik dengan pembangunan fisik. Ke depan, Pemkot Serang akan mengarahkan dana CSR perusahaan untuk membayarkan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu di sekitar lingkungan perusahaan.
“Rencananya kita akan mengundang pengusaha di Kota Serang untuk membicarakan ini. Kita ingin CSR dialihkan ke sektor kesehatan, khususnya iuran BPJS masyarakat, agar perlindungan kesehatan di Kota Serang bisa merata dan langsung aktif,” pungkas Yudi.(siska)
