BISNISBANTEN.COM — Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Januari 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 4,25%.
Ini diungkapkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers Pengumuman Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Kamis (20/1).
Selain itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan sejumlah arahan buaran kebijakan antara lain Kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus untuk memitigasi dampak rentetan global dari normalisasi kebijakan di negara maju, khususnya Bank Sentral AS (The Fed).
Memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental ekonomi dan mekanisme pasar.
Melakukan normalisasi kebijakan likuiditas dengan tetap memastikan kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN, dengan masih tingginya rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang saat ini sebesar 35,12%. Normalisasi likuiditas dilakukan dengan menaikkan secara bertahap GWM (Giro Wajib Minimum) Rupiah untuk BUK (Bank Umum Konvensional).
Kebijakan kedua yakni Memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif tahun 2022 untuk meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan.
Kebijakan ketiga, Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pemulihan ekonomi khususnya dari sisi konsumsi Rumah Tangga serta percepatan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien melalui Perluasan penggunaan QRIS melalui implementasi strategi 15 juta pengguna baru QRIS pada 2022 melalui kolaborasi dengan industri, Kementerian/Lembaga, dan komunitas, perluasan fitur-fitur QRIS, penyiapan model bisnis dan aspek teknis dalam rangka implementasi QRIS cross border dengan Malaysia;
Selain itu, Peningkatan peserta, perluasan layanan, serta akseptasi pemanfaatan BI-FAST untuk transaksi antar bank dan masyarakat yang lebih efisien dan Intensifikasi program elektronifikasi melalui digitalisasi Bansos, elektronifikasi layanan Pemda khususnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), integrasi moda transportasi. Selain itu, Ketersediaan Uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI melalui penguatan strategi digitalisasi dan perluasan distribusi uang, termasuk Program Ekspedisi Rupiah Berdaulat ke wilayah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil), serta perluasan gerakan Cinta Bangga dan Paham (CBP) Rupiah.
Keempat yakni Akselerasi pendalaman pasar valas terhadap Rupiah dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah, serta perluasan instrumen lindung nilai (hedging), dan fasilitasi perdagangan-investasi antarnegara berupa Reformasi pengaturan pasar valuta asing, terutama mencakup Relaksasi ketentuan threshold kewajiban underlying transaksi spot dari USD25.000/bulan menjadi USD100.000/bulan, Pengembangan kurs acuan non Dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah sebagai fixing rate transaksi derivative dalam rangka mendukung hedging, Standardisasi instrumen untuk mendukung digitalisasi transaksi yang dilakukan melalui Electronic Trading Platform (ETP) dan Central Counterparty (CCP). Perluasan penggunaan Local Currency Settlement (LCS ) dengan melakukan sosialisasi kepada perbankan, korporasi, dan pihak pengguna potensial lainnya, bekerja sama dengan instansi terkait pada Januari dan Februari 2022.
Kelima yakni Memperkuat kebijakan ekonomi-keuangan inklusif dan hijau terutama dari sisi dunia usaha (permintaan kredit) ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan melalui program pengembangan UMKM dan pemberdayaan Perorangan Berpenghasilan Rendah untuk mendorong UMKM dan usaha syariah naik kelas, serta melalui penguatan kebijakan dan kelembagaan hijau Bank Indonesia untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Keenam yakni Memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan lembaga internasional lain, fasilitasi perdagangan dan investasi, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseskan enam agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. (susi)
