BISNISBANTEN.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. KLHS menjadi intrumen dalam pencegahan pencemaran lingkungan, sehingga tercipta pembangunan ramah lingkungan.
Itu disampaikan Bupati Pandeglang Irna Narulita saat membuka Kick Of Meeting KLHS secara virtual di Ruang Pintar Pemkab Pandeglang, Senin (2/10/2023). Kick of Meeting diikuti seluruh Camat se-Pandeglang, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, dan beberapa perguruan tinggi.
Irna mengatakan, KLHS setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu melihat dampak terhadap lingkungan. Lantaran itu, kata Irna, program kerja pemerintah harus sesuai harapan masyarakat.
“Saya tidak mau program pembangunan tidak ada outcome-nya untuk lingkungan, sehingga anggaran yang digunakan tidak sia-sia,” ujar bupati dua periode ini.
Irna pun meminta, KLHS harus disusun maksimal supaya program kegiatan yang dilaksanakan di lapangan tidak mendapat keluhan dari masyarakat. Katanya, susun perencanaannya dengan baik dan harus sesuai subtansi KLHS yang dibuat.
“Jika ada program yang akan dibuat, lakukan konsultasi publik yang mengundang semua lapisan,” pinta mantan Anggota DPR RI ini.
Dengan tersusunnya KLHS, sambung Irna, maka setiap projek pembangunan yang dilaksanakan akan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan.
“Ini akan mencegah kesalahan kegiatan atau aktivitas, karena terindentifikasinya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak dini,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Kepala DLH Pandeglang Ratu Tanti menambahkan, KLHS memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan pembangunan sebuah daerah, karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan program.
“Dengan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang direkomendasikan dalam KLHS, diharapkan pengambilan keputusan pembangunan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap kebijakan dan program pembangunan,” harapnya. (Nizar)
