BISNISBANTEN.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri angkat bicara terkait kasus dana desa yang baru-baru ini melanda dua desa di Kabupaten Serang, yakni Desa Katulisan, Kecamatan Cikeusal dan Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa yang harus berurusan dengan hukum. Entus pun mengintruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Inspektorat untuk menjalankan program pembinaan kepada kepala desa (kades) dan perangkatnya secara periodik.
Entus mengingatkan para Kades yang saat ini mengelola dana desa dan alokasi dana desa (ADD) cukup besar agar berhati-hati. Karena, kata Entus, pada akhirnya seluruh dana yang dikelola baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) harus dipertangungjawabkan. Entus menyampaikan, pertanggungjawaban pengelolaan dana desa meliputi dua unsur, yakni unsur administrasi dan unsur output berupa fisik atau pelatihan harus nyata, ada bukti yang bisa ditunjukkan kegiatannya.
“Jangan fiktif kegiatan itu. Kita harus mengambil pelajaran dari dua desa yang sudah dinyatakan ada temuan di Katulisan dan di Lontar,” imbaunya.
Jika mendapat kesulitan dalam pengelolaan anggaran desa, Entus menyarankan agar Kades atau perangkatnya berkoordinasi dengan DPMD dan Inspektorat berkonsultasi terkait tata cara penggunaan anggaran yang baik sesuai aturan yang ada. Entus pun mengingatkan jika aturan soal penggunaan anggaran desa bersifat dinamis dan desa harus menggunakan aturan terupdate atau terbaru.
“Terkadang tahun ini aturan seperti ini, tahun depan berbeda lagi. Nah, itu harus dipake aturan terbaru. Karena aturan dalam penggunaan dana desa itu mungkin ada yang tidak bisa dibiayai dana desa, tapi sekarang sudah boleh. Makanya harus koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait, dalam hal ini Inspektorat dan DPMD harus terus dilakukan desa,” saran mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang ini.
Kepada OPD pembina juga, Entus meminta agar intens mengingatkan kepada seluruh pemerintah desa soal aturan tata kelola dana desa.
“OPD pembina harus punya program periodik, sifatnya tiga atau enam bulan pembinaan. Kemudian ada monitoring, ada evaluasi kepada pemerintah desa, jangan dibiarkan saja. Karena kita tahu, belum semua perangkat desa paham dengan tata kelola keuangan desa,” pinta mantan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Serang ini.
Jadi, Entus meminta, DPMD dan Inspektorat intens melakukan monitoring ke desa-desa agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan. Ketika di awal mengetahui ada potensi penyimpangan agar segera diberitahukan dan segera diluruskan.
“Jangan sudah fatal, sudah tidak bisa ini (diselamatkan-red), baru ketahuan. Jadi, diutamakan lebih kepada pencegahan dini. Kita kasihanlah kepada kepala desa yang mereka sebetulnya menjadi Kades saja sudah berkorban, tenaga, material. Tapi, kalau harus berakhir di penjara, menurut saya kasihan amat kalau terjadi akibat kurangnya pembinaan,” tukas mantan Asisten Daerah (Asda) 2 Pemkab Serang ini.
Oleh karena itu, kata bapak dua anak ini, pembinaan oleh OPD terkait diperlukan. Entus pun mengingatkan perangkat desa dan Kades bilamana menemukan kesulitan agar jangan inisiatif sendiri, melainkan konsultasi. Dalam tata kelola keuangan desa, lanjut Entus, sistemnya harus dijalankan.
“Di sana (desa-red) kan ada bendaharanya, Sekdes (Sekretaris Desa) juga memantau. Kepala Desa jangan merasa terganggu dengan aktivitas stafnya dalam mengelola dana desa, karena itu akan menyelamatkan mereka. Jangan dikuasai Kepala Desa, nantinya buruk akibatnya dalam pertanggunganjawabannya,” pesan mantan Ajudan Bupati Serang era MA Sampurna ini.
“Kita berharap, tidak ada lagi desa-desa yang menggunakan dana yang dikelolanya itu tidak sesuai aturan,” harap mantan Camat Pabuaran ini. (Nizar)
