BISNISBANTEN.COM- Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah melantik Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) dan dua Jabatan Tinggi Pratama (JTP), yakni Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) dan Sekretaris DPRD hasil Open Bidding (lelang terbuka) di Pendopo Bupati Serang, Jumat (9/9/2023). Tatu pun memberikan perhatian khusus kepada Kepala DKBP3A yang dinilai mempunyai tugas berat, karena mempunyai target harus menurunkan kasus stunting hingga 14 persen pada 2024.
Para pejabat yang dilantik meliputi Pj Sekda yang dijabat Nanang Supriatna merangkap jabatan Asisten Daerah (Asda) I, Kepala DKBP3A dijabat Encup Suplikhah yang sebelumnya menjabat Wakil Direktur (Wadir) Administrasi dan Keuangan RSUD dr Dradjat Prawiranegara (RSDP), dan Sekretaris DPRD yang dijabat Raden Lukman Harun dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Bagian (Kabag) Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda.
Tatu mengatakan, Pj Sekda mendesak dilantik karena merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atau posisi yang sangat strategis berkaitan dengan penganggaran, baik anggaran tahun berjalan 2023, evaluasi, dan lain sebagainya. Apalagi, saat ini sudah memasuki akhir capaian progres, selain melakukan perencanaan pada anggaran perubahan 2023 dan perencanaan anggaran murni 2024.
Semoga Pak Pj Sekda bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, karena beliau juga selaku Asda 1. Jadi, rasanya tidak terlalu jauh tupoksi beliau kemarin. Insya Allah, karena bagian dari Setda, bisa mengikuti dan melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga pekerjaan di Pemda Serang tidak ada yang terkendala,” ujar bupati dua periode ini.
Sedangkan untuk pelantikan dua JTP, lanjut Tatu, khususnya Kepala DKBP3A mempunyai Pekerjaan Rumah (PR) penurunan kasus stunting yang merupakan tugas berat, karena harus menurunkan angka kasus stunting dari saat ini mencapai lebih dari 24 persen menjadi 14 persen sesuai target di 2024. Menurut Tatu, untuk mencapai target itu Kepala DKBP3A harus mempunyai inovasi dan strategi khusus, tidak hanya bekerja di belakang meja, melainkan harus turun ke lapangan.
“Ke lapangan ini untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam menurunkan stunting, harus cepat berlari,” kata Ketua DPD Golkar Banten ini.
Tugas lainnya, sambung Tatu, Kepala DKBP3A harus mempunyai program perlindungan yang kasusnya dinilai cukup banyak di Kabupaten Seang. Tatu pun meminta Keala DKBP3A dan jajarannya tidak hanya menyelesaikan kasus dan turun ke lapangan ketika persoalan ada, tetapi lebih kepada upaya preventif dengan mengajak semua komponen masyarakat turun untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.
“Anak ini tanggung jawab semua yang merupakan bagian dari tugas dinas KB (menyebut DKBP3A-red). Memang agak lebih banyak tugasnya, kalau Sekretariat DPRD lebih mengikuti irama tupoksi di sana (DPRD-red),” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang Surtaman memastikan, susah tidak ada kekosongan pejabat eselon dua atau terisi penuh. Sementar untuk jabatan eselon tiga, kata Surtaman, pihaknya saat ini sedang melakukan maping untuk pengisian.
“Kan tadi Kabag Organisasi dan Wadir kosong. Segera insya Allah akhir bulan ini, targetnya September ini ada pengisian,” ujarnya. (Nizar)
