BISNISBANTEN.COM– Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten, Rusdi Sofyan, menyampaikan hasil evaluasi perencanaan penganggaran tahun 2025 untuk lima sektor prioritas di Kota Serang, yaitu pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kemiskinan, dan stunting.
Evaluasi ini disampaikan usai pertemuan dengan Walikota Serang, Budi Rustandi, pada Selasa (06/05/25).
Rusdi Sofyan menyoroti perlunya perbaikan dalam kualitas perencanaan anggaran, terutama terkait indikator program yang belum berkualitas hasil dan kualitas output yang belum memadai.
“Jadi kami memberikan masukan terkait kualitas dari perencanaan dan anggaran tahun 2025, agar perencanaan ke depan menjadi lebih baik, dengan fokus pada kualitas desain perencanaan, efektivitas, dan efisiensi program kegiatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, BPKP melakukan pemetaan kualitas desain program pada lima sektor tersebut, dilanjutkan dengan pengujian efektivitas dan efisiensi program kegiatan.
“Dari pengujian efisiensi yang dilakukan pada 17 persen dari total APBD sebesar Rp1,6 triliun, ditemukan bahwa sebagian kecil anggaran belum terpetakan dengan baik dalam pohon faktor program kegiatan,” imbuh Rusdi.
Rusdi Sofyan menjelaskan bahwa peran BPKP saat ini lebih fokus pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian, bukan lagi pada audit keuangan yang menjadi ranah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Tupoksi kami adalah memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah, termasuk Walikota dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk memperbaiki dan menjaga kualitas tata kelola,” jelasnya.
Terkait risiko pada lima sektor prioritas, BPKP menekankan pentingnya kualitas desain perencanaan yang lebih baik dengan memperhatikan pohon faktor program agar tujuan dapat tercapai secara efektif.
Meskipun demikian, Rusdi Sofyan mengapresiasi bahwa secara umum, kualitas pengelolaan perencanaan di tingkat kelurahan cukup baik, dengan sebagian besar program pada lima sektor telah terpetakan dengan baik.
“Dari total anggaran Rp280 miliar kan baru dipetakan sebesar Rp260 miliar, hanya sekitar Rp18 miliar yang belum terpetakan dalam pohon faktor program kegiatan. Artinya, hal ini masih dapat diperbaiki dalam proses perencanaan yang sedang berjalan. Kami telah memberikan masukan untuk perbaikan ini,” tegasnya.
Adapun rekomendasi yang diberikan BPKP untuk memperbaiki kualitas perencanaan antara lain adalah memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui peningkatan kompetensi dan kapabilitasnya.
“Memperbaiki kualitas perencanaan secara keseluruhan, agar program kegiatan benar-benar efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, serta supaya visi dan misi Walikota tercapai,” terang Rusdi.
BPKP menilai bahwa momen penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) saat ini sangat tepat untuk mengintegrasikan masukan-masukan tersebut.
Mengenai dampak inefisiensi anggaran, Rusdi Sofyan menjelaskan bahwa temuan inefisiensi di Kota Serang relatif kecil dan tidak material, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap pengelolaan anggaran secara keseluruhan.
“Hanya ada beberapa belas juta yang perlu diperbaiki dalam perencanaan berikutnya. Tidak ada risiko yang terlalu tinggi,” pungkasnya.
BPKP berharap masukan terkait perbaikan kualitas perencanaan pada lima sektor prioritas ini dapat menjadi perhatian dan langkah perbaikan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten.
Sementara itu, BPKP menilai sektor-sektor lain di luar lima prioritas tersebut sudah memiliki kualitas perencanaan yang lebih baik.(siska)
