BISNISBANTEN.COM- Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mendeklarasikan Satuan Tugas Pungutan Liar (Satgas Pungli) Ketenagakerjaan Kabupaten Serang di Aula Kantor Desa Ciagel, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Selasa (10/6/2025). Satgas Pungli dibentuk seiring maraknya pengaduan dari masyarakat yang menjadi korban dari calo tenaga kerja.
Diketahui, pembentukan Satgas Pungli Ketenagakerjaan merupakan salah satu program prioritas 100 hari kerja Bupati- Wakil Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas periode 2025-2030.
Deklarasi dibacakan oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Serang Lalu Farhan Nugraha. Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Pemkab Serang Rudy Suhartanto, Wakil Ketua DPRD Agus Wahyudiono, Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko, Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang Diana Ardhianty Utami, Perwakilan PT Nikomas Gemilang, Perwakilan Forum HRD Kawasan Modern Cikande, Camat Kibin Babay Barmawi, serta para kepala desa (kades) se-Kecamatan Kibin.
Usai deklarasi, dilanjutkan penandatanganan persetujuan atas pembentukan Satgas Pungli Ketenagarkerjaan di wilayah Kabupaten Serang.
Bupati Serang yang lebih dikenal dengan sebutan Zakiyah itu mengatakan, Deklarasi Satgas Pungli Ketenagakerjaan dibentuk karena banyaknya pengaduan masyarakat terkait pungli di dunia industri, termasuk di Kabupaten Serang.
“Maka, ini (Deklarasi Satgas Pungli-red) salah satu usaha kami Pemerintah Kabupaten Serang cara untuk mengawali pemberantasan pungli yang ada di dunia industri,” terang Zakiyah usai deklarasi.
Untuk memudahkan implementasi dari Tim Satgas Pungli, kata Zakiyah, pihaknya melibatkan beberapa pihak lain, seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Inspektorat, Disnakertrans, Akademisi, hingga Praktisi Hukum Cecep Azhar. Menurut Zakiyah, pihaknya membutuhkan kolaborasi, sehingga keberadaan Satgas bisa berfungsi dengan baik.
“Kita butuh banyak orang supaya lebih masif lagi, sehingga nanti kita mau semuanya itu memberikan hal yang baik, terutama pengaduan-pengaduan kepada kami dengan masif,” terang politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Di dalam Satgas Pungli Ketenagakerjaan, kata Zakiyah, ada penanggungjawab lantaran pemberantasan pungli bukan hanya di dunia industri, melainkan juga ada di berbagai unsur lainnya. Zakiyah menegaskan, pihaknya ke depan akan memlindungi para korban pungli dari sisi hukum yang sudah di koordinasikan dengan Bagian Hukum Setda Pemkab Serang.
“Maka, bagi para masyarakat untuk tidak takut melaporkan jika menjadi korban kepada Satgas Pungli Ketenagakerjaan,” imbau istri dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto ini.
Zakiyah pun menjanjikan, pihaknya akan mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh atau menjadi korban calo ketenagakerjaan. Konsepnya akan dibuat lebih baik lagi, baik melalui Kepala Desa (Kades) untuk memberikan arahan atau sosialisasi kepada masyarakat. Untuk itu, Zakiyah mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberantas calo tenaga kerja demi mendapat keadilan dan dapat hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan di tempat sendiri, terutama Kabupaten Serang.
“Insya Allah, saya mohon doanya semoga ini bisa kita bekerja lebih baik lebih cepat. Mohon bantuan doa dari semuanya, kita kan enggak bisa simsalabim, tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Jadi, ini akan kami lakukan sebaik mungkin, sehingga semuanya bisa merasa terlayani,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang Diana Ardhianty Utami menambahkan, terkait masalah pungli pihaknya sudah ikut berpartisipasi, mulai dari membuat kartu kuning (AK1) untuk pencari kerja (Pencaker) yang diwajibkan untuk digunakan semua perusahaan, yang menandakan bahwa Pencaker itu masyarakat Kabupaten Serang. Kata Diana, banyak yang memalsukan dokumen, sehingga pihaknya meminta kepada perusahaan agar mengecek barcode pada AK1 pada saat merekrut tenaga kerja. Selain itu, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Nikomas dan Kawasan Modern, serta bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) di Karundang Kota Serang, dimana pihaknya sudah dua tahun terakhir membentuk teknisi, dengan melatih masyarakat sekitar untuk mendapat sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang diharapkan mereka bisa langsung masuk ke pasar kerja. Termasuk, bekerjasama dengan beberapa Kecamatan dan kepala desa yang menyiapkan masyarakatnya, kemudian BLK yang akan melatih dengan biaya dari Kementerian.
“Alhamdulillah kita dapat support dari beberapa perusahaan yang sudah kerjasama dengan kami,” ujarnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga rutin setiap tahun menggelar Job Fair bekerjasama dengan lebih dari 40 perusahaan pada 2023-2024 yang menyediakan hingga 1.200 lowongan kerja (loker) dengan ruangan Indoor yang aman, nyaman, dan Pencaker bisa langsung interview di tempat, baik langsung maupun secara online. (Nizar)
