BISNISBANTEN.COM — APBN 2021 menjadi instrumen yang memberikan dukungan penuh untuk penanganan dampak COVID-19 terhadap kesehatan, keberlanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) termasuk vaksin dan vaksinasi, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.
Hal ini tercermin pada belanja yang dilakukan pemerintah. Belanja dan seluruh program dimonitor dan dipertanggungjawabkan untuk akuntabilitas dan efisiensi.
“Sampai dengan akhir Februari, kita sudah belanja Rp282,7 triliun atau naik 1,2 persen dari tahun lalu. Jumlah ini adalah 10,3% dari total belanja Rp2.750 triliun yang ditargetkan tahun ini,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KITA Bulan Maret, Selasa (23/03).
Realisasi ini meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp179,7 triliun, Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp103 triliun. Jika diurai lebih detail, realisasi belanja Pemerintah Pusat didukung oleh Belanja Kementerian/Lembaga yang tumbuh 15,8% atau 97 triliun, akibat akselerasi belanja modal pada proyek tahun 2020 yang dilakukan refocusing.
Selain itu, juga ada peningkatan belanja barang termasuk pelaksanaan vaksinasi. Pada belanja non-KL tumbuh 6,1% atau Rp82,7 triliun terutama untuk subsidi energi.
Belanja negara untuk program PEN 2021 dialokasikan sebesar Rp699,43 triliun, telah terealisasi Rp76,59 triliun atau 10,9%. Belanja ini didominasi bidang kesehatan dan perlindungan sosial serta dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Menkeu menutup dengan menyatakan APBN masih menjadi instrumen penting dan bekerja luar biasa untuk melindungi rakyat, menangani dan menanggulangi covid, dan memulihkan ekonomi.
“Ini adalah triple tujuan yang luar biasa penting dan jelas membuat APBN kita harus melakukan tugas negara yang luar biasa. Belanja negara yang sudah membaik akan kita monitor sangat detail sehingga bisa menjadi faktor pendukung pemulihan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (susi)
