APBD Dinilai Belum Mandiri, Bupati Serang Minta OPD Efisiensi dan Tingkatkan Efektivitas Program
BISNISBANTEN.COM – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serang belum mandiri dan tahun ini APBD baru prediksi. Lantaran itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk efisiensi dan meningkatkan efektivitas program agar lebih efektif efisien.
Itu disampaikan Tatu pada acara Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja serta Penyerahan Daftar Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 di Aula Tb Suwandi Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Serang, Senin (15/1/2024). Acara dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Serang Nanang Supriatna, Asisten Daerah (Asda) 3 Pemkab Serang Ida Nuraida, dan para Kepala OPD serta Camat se-Kabupaten Serang.
Tatu mengatakan, penandatangan pakta integritas dilakukan agar para pejabat memiliki komitmen pada diri sendiri untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas program di seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemkab Serang.
“Semangat kita semua pelayanan kepada masyarakat harus lebih baik lagi, lebih baik lagi,” tegas politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Disebutkan Tatu, APBD 2024 ditargetkan tercapai sebesar Rp3,4 triliun atau angka yang besar dan terdapat amanat rakyat di dalamnya. Penyerahan DPA-SKPD, dijelaskan Tatu, menjadi tahap awal proses pelaksanaan dan penatausahaan APBD atau belanja dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
“Ini baru perkiraan (pendapatan-red), kita harus betul-betul sangat mendekati prediksi yang kita buat di pendapatan untuk belanja di OPD, seperti belanja modal. Kalau pendapatan terlalu rendah dari yang ditargetkan, itu akan mempengaruhi belanja di OPD,” terangnya.
Soalnya, Tatu menilai, APBD Kabupaten Serang belum mandiri atau masih tergantung adanya bantuan dari pemerintah pusat dan bagi hasil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Oleh karena itu, Tatu meminta seluruh OPD dapat menggunakan anggaran secara efisien dan meningkatkan efektivitas program, dikhawatirkan bantuan dari pusat atau provinsi tidak sesuai rencana seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya, sehingga menimbulkan berbagai persoalan.
“Mudah-mudahan tahun ini tertib dan menyelesaikan persoalan sebelumnya dan pendapatan bisa mendekati dari yang kita targetkan,” harap bupati dua periode ini.
Tatu pun mengimbau seluruh perangkat daerah untuk kerja keras dan serius untuk mencapai target kegiatan yang sudah ditetapkan di DPA SKPD masing-masing. Maka dari itu, pihaknya melanjutkan perjanjian dan penandatanganan pakta integritas sebagai bentuk perjanjian kinerja OPD berisi pernyataan dan janji, komitmen tugas, fungsi, dan tanggungjawab, serta wewenang dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).
“Saya harap, pendapatan untuk belanja di bagi hasil di Bapenda yang baru perkiraan bisa mendekati dengan realisasi. Saya tidak ingin kayak kemarin, diperkirakan masuk, tapi sumbernya belum berjalan karena kondisi menunggu Pilpres,” harapnya.
“Sesuai penyampaian dari BPKAD bahwa belanja untuk saat ini bisa disiasati, seperti belanja modal dulu, yang bukan modal bisa belakangan, pokokmu dilakukan efisiensi,” pesan bupati perempuan pertama di Kabupaten Serang ini.
Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang Rachmat Maulana menambahkan, fase awal kinerja Pemkab Serang yaitu proses penyiapan dokumen belanja angggaran. Rachmat memprediksi, puncak serapan anggaran terjadi pada April karena lebih banyak urusan. Saat ini sampai Maret, kata Rachmat, pendapatan akan dikonsolidasikan menuju fix session. Senanda dengan Bupati, Rachmat pun meminta para Kepala OPD dapat memilah dan memilih kebutuhan wajib dan rutin.
“Kita memegang prinsip, kondisi keuangan di 2024 harus tetap dijaga stabilitasnya dari sisi kas daerah. Kita harus memastikan hak-hak pegawai dibayar, gaji 13, kemudian insentif di Desa, RT dan RW,” ujarnya.
Pihaknya, ditegaskan Rachmat, akan melaksanakan kondisi pengendalian keuangan dan yang urgen atau strategis sampai Maret segera dibayarkan. Oleh karena itu, disarankan Rachmat, OPD bisa melakukan efisiensi kegiatan karena anggarannya secara riil belum ada atau masih mencari.
“Jangan bicara penyerapan total 100 persen, tapi kalau bisa di luar anggaran belanja modal sekiranya masih bisa efisien ya kita efisiensikan, bukan enggak boleh, tapi ini menyangkut keuangan,” saran Rachmat yang merangkap jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Serang ini.
Rachmat pun mendorong para Kepala OPD juga untuk secepatnya melakukan proses lelang paket program kegiatan sebelum puncak serapan anggaran.
“Untuk fase persiapan, selesaikan dulu semua adminsitrasi dan belanja wajib. Kita bertahap, program prioritas dan belanja untuk masyarakat harus on schedule,” tandasnya.(Nizar)
