Seluruh Kepala Daerah di Banten Tegaskan Komitmen Bersama Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis
BISNISBANTEN.COM — Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama seluruh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen dibuat agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar nasional dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Kami hadir lengkap dari provinsi hingga kabupaten dan kota. Ini bukti komitmen kami agar program MBG benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Banten,” kata Andra Soni usai menghadiri Konsolidasi Regional Peningkatan Tata Kelola Program MBG di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (13/10/2025).
Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan diikuti oleh seluruh kepala daerah dari Provinsi Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, serta seluruh bupati dan wali kota se-Banten. Gubernur Andra Soni hadir bersama Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah dan Sekretaris Daerah (Sekda) Deden Apriandhi Hartawan. Selain itu hadir seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, mitra dan perwakilan yayasan SPPG di seluruh tiga provinsi tersebut.
Menurut Andra Soni, kehadiran lengkap seluruh kepala daerah se-Banten menunjukkan komitmen kuat untuk menyukseskan pelaksanaan program MBG di daerah.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan setiap SPPG berjalan transparan dan memenuhi standar pengelolaan yang ditetapkan oleh BGN. SPPG berfungsi sebagai pusat produksi, distribusi, dan pengawasan makanan bergizi yang akan disalurkan kepada penerima manfaat di berbagai wilayah.
“SPPG harus terbuka dan memenuhi standar. Provinsi, kabupaten dan kota punya tanggung jawab memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” katanya.
Dengan penerapan standar pelayanan, diharapkan seluruh kegiatan penyediaan dan distribusi makanan bergizi berlangsung efektif, efisien, dan transparan.
Lebih lanjut, Andra Soni menyampaikan bahwa Satgas MBG Provinsi Banten telah dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan program di lapangan. Satgas yang dipimpin oleh Sekda Deden Apriandhi itu melibatkan unsur BGN dan memiliki mandat memperkuat koordinasi, supervisi, serta pengawasan pelaksanaan program prioritas nasional MBG di wilayah Banten.
“Satgas ini bertugas mempercepat pelaksanaan di lapangan,” jelasnya.
Pada saat program ini berjalan dengan penuh, pelaksanaan MBG di Banten akan melibatkan sekitar 1.300 SPPG, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Pemeriksaan provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota wajib memastikan seluruh SPPG di wilayah 3T dapat beroperasi dan melayani masyarakat setiap hari.
“Daerah 3T tetap menjadi perhatian. Terutama wilayah terpencil saat ini terus kita data karena menurut saya daerah terpencil itu penanganannya agak khusus agar masyarakat di sana bisa terlayani setiap hari,” ujarnya.
Gubernur Andra Soni juga menegaskan pentingnya perhatian khusus bagi masyarakat adat Baduy. Mereka memiliki hak atas program MBG dan harus dijamin pemenuhannya.
“Salah satu yang harus kita laporkan dan kita pikirkan tentang masyarakat adat Baduy, karena ini merupakan hak, kita bicara tentang hak,” tegasnya.
Ia menambahkan, koordinasi antara Pemprov Banten, pemerintah kabupaten dan kota, dan jajaran BGN saat ini berjalan intensif. Khususnya melalui dukungan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjadi penggerak di tingkat daerah.
“Setiap hari saya berkomunikasi dengan SPPI regional Banten. Mereka sudah bekerja baik, tinggal kita dukung agar lebih maksimal,” ucapnya.
Menurutnya, kerja cepat para SPPI dan koordinator lapangan telah menunjukkan hasil nyata dalam waktu singkat. Pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan agar kualitas pelaksanaan program semakin optimal.
Melalui konsolidasi ini, Andra Soni berharap sinergi antarkepala daerah semakin kuat dan berkesinambungan. Program MBG diharapkan tidak hanya menjamin kecukupan gizi anak-anak dan masyarakat rentan, tetapi juga memperkuat peran daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Program MBG bukan sekadar kegiatan, tapi investasi membangun generasi sehat dan kuat. Banten siap memastikan pelaksanaannya hingga ke pelosok,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa program MBG merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan gizi nasional. BGN telah menyiapkan sistem pendukung teknis di seluruh daerah. Mulai dari pengadaan rapid test untuk pengawasan bahan pangan hingga pendampingan juru masak profesional.
“Kami menyiapkan sistem yang terstandar, termasuk rapid test dan pendampingan juru masak profesional di setiap SPPG,” ungkapnya.
Dadan menyebut, BGN tengah menugaskan 5.000 juru masak profesional untuk mendampingi SPPG baru. Sekaligus untuk memastikan seluruh tahapan pengolahan makanan sesuai standar keamanan pangan. Pada tahun 2026 mendatang BGN menyiapkan anggaran nasional sebesar Rp 335 triliun untuk mendukung pelaksanaan program di seluruh daerah se-Indonesia.
“Anggaran tahun 2026 sudah disebutkan, BGN memiliki Rp 268 triliun, dan sudah di-stand by-kan Rp 67 triliun, sehingga secara keseluruhan Badan Gizi Nasional akan mengucurkan Rp 335 triliun di tahun 2026,” terang Dadan.
Konsolidasi Regional Peningkatan Tata Kelola Program MBG ini juga disertai pembacaan ikrar bersama. Ikrar dibacakan serempak termasuk oleh seluruh kepala SPPG, ahli gizi, mitra dan perwakilan yayasan SPPG. Berikut ikrar bersama untuk menyukseskan program MBG.
Komitmen Bersama:
Kami, kepala SPPG , ahli gizi, mitra dan atau perwakilan yayasan dengan ini berikrar.
1. Memegang teguh prinsip-prinsip keamanan pangan untuk mencegah risiko terjadinya insiden keracunan pangan.
2. Meningkatkan kualitas makanan dan rasa dari setiap hidangan MBG.
3. Mengimplementasikan SLHS dan seluruh SOP secara menyeluruh dan disiplin pada SPPG yang kami kelola.
4. Siap menyukseskan program MBG dengan mendistribusikan menu gizi seimbang.
Ikrar ini kami nyatakan dengan tekad bulat demi suksesnya program MBG di seluruh wilayah Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta dan Banten.
