BISNISBANTEN.COM – Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhitung hingga Senin, 18 Desember 2023 ini baru tercapai Rp119,56 miliar dari target sebesar Rp125 miliar atau 95,65 persen. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pun masih terus bergerak mengejar capaian 100 persen realisasi PBB sampai akhir Desember ini.
Itu terungkap pada Rapat Evaluasi PBB Perdesaan dan Perkotaan (P2) di Aula Tb Suwandi Pemkab Serang, Senin (18/12/2023). Rapat dipimpin Penjabat Sekda (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Serang Nanang Supriatna. Turut hadir Asda 3 Pemkab Serang Ida Nuraida, Inspektur Inspektorat Kabupaten Serang Rudy Suhartanto, Sekretaris Bapenda Kabupaten Serang Ikhwanussofa dan jajaran, serta para Camat se-Kabupaten Serang.
Pada akhir rapat, Pemkab Serang memberikan bendera putih bagi kecamatan yang realisasi PBB P2 nya tertinggi yaitu Kecamatan Jawilan dan bendera hitam bagi kecamatan yang realisasinya terendah yaitu Kecamatan Bandung.
Usai rapat, Sekda Pemkab Serang Nanang Supriatna kepada awak media mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Serang pihaknya masih mempunyai waktu sampai 29 Desember untuk mengejar capaian target. Melihat dari angka realisasi PBB P2 saat ini, diakui Nanang, masih kurang membanggakan. Bahkan, disebutkan Nanang, Kecamatan Jawilan yang penerimaan PBB P2 dengan realisasi tertinggi pun baru tercapai 62,3 persen.
“Yang kita harapkan, rangking-rangking tetap ada tapi presentasinya tinggi. Bahkan, Kecamatan Bandung capaiannya 35 persen, mestinya paling rendah itu di atas 60 persenlah, dan paling tinggi 90 persen l, bahkan 100 persen. Tapi, ini masih rendah,” tukas Nanang yang merangkap jabatan Asisten Daerah (Asda) I Pemkab Serang ini.
Kendati demikian, kata Nanang, pihaknya terus berupaya mengejar capaian target PBB P2 bersama para camat dan kepala desa, termasuk Bapenda. Diungkapkan Nanang, penerimaan PBB P2 buku 1,2, dan 3 masih menyisakan sekira Rp13 miliar, serta buku 4-5 tinggal sekira Rp8 miliar atau masih mempunyai potensi penerimaan PBB P2 sekira Rp21 miliar. Nanang pun mendorong para camat untuk bisa meningkatkan capaian tersebut. Menurut Nanang, terjadi penurunan penerimaan PBB P2 tahun ini yang harus terus dikembangkan.
“Kalaupun itu memang ada kesalahan teknis administrasi di tingkat desa, Pak Camat, Pengelola PBB P2 dan Pak Lurah segera mengusulkan kepada Bapenda untuk pembetulan, sehingga nanti bisa diperbaiki Bapenda dan tidak menjadi beban bagi desa maupun angka-angka evaluasi di kecamatan,” imbau mantan Camat Waringinkurung ini.
Sementara itu, Sekretaris Bapenda Kabupaten Serang Ikhwanussofa mengungkapkan, capaian penerimaan PBB P2 dari target sebesar Rp125 miliar tercapai sekira Rp119,56 miliar atau 95,65 persen. Seperti PBB P2 buku 1,2, dan 3, disampaikan pria yang akrab disapa Ikhwan itu, dari target sekira Rp24 miliar terealiasi sekira Rp12,73 miliar atau 62 persen. Kendalanya, dijelaskan Ikhwan, beragam dan beberapa informasi yang disampaikan para camat, salah satunya kecamatan yang dominan atau terendah realisasinya menyampaikan bahwa masih ditemukan data yang belum sesuai dengan kondisi riil, karena adanya peralihan hak tanah.
“Jadi, mungkin ada kegiatan investasi peralihan hal atas tanah atas penguasaan kawasan-kawasan industri terhadap kepemilikan perorangan,” terang mantan Ajudan Bupati Serang ini.
Kata Ikhwan, pengakuan Camat Bandung ada sekira 800 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2 yang sudah beralih menjadi kawasan industri ataupun masuk kawasan penguasaan industri, tetapi dalam pencatatannya masih terekam sebagai nama perorangan warga, sehingga teridentifikasi sebagai ketetapan buku 1,2, dan 3 PBB P2. Padahal, kata Ikhwan, ketika kondisi tanah sudah dikuasai kawasan industri seharusnya nilai zona tanahnya pun berbeda dan menjadi buku ketetapan 4 dan 5. Atas ketidaksesuaian itu, lanjut Ikhwan, pihaknya akan menindaklanjuti kepada pihak kecamatan untuk menyesuaikan status kepemilikan tanah yang tadinya mempunyai masyarakat perorangan beralih menjadi milik perusahaan atau menjadi kawasan industri.
Ikhwan pun menegaskan, penerimaan PBB P2 tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya, terhitung penerimaan akhir November itu meningkat sekira 4,34 persen secara keseluruhan. Sementara penerimaan PBB P2 untuk buku 1,2, dan 3, dipastilan Ikhwan, masih sama dengan tahun lalu.
“Jadi, penerimaan PBB P2 buku 1,2, dan 3 mengambil porsi sekira 20 persen dari seluruh ketetapan. Dari ketetapan 125 miliar itu Rp108 miliar dari buku 4 dan 5. Intinya, di PBB ini potensinya paling besar masih buku 4 dan 5 atau ketetapan di atas Rp5 juta,” ujarnya.
Ikhwan pun mengakui, pihaknya masih mempunyai pekerjaan rumah (PR) Sampai 29 Desember untuk menutupi kekurangan target sekira 4,35 persen dengan potensi yang ada sekira Rp21 miliar.
“Saat ini pun tim masih terus bergerak untuk mengejar ketertinggalan itu. Mudah-mudahan sampai akhir Desember bisa tercapai 100 persen,” harapnya. (Nizar)
