BISNISBANTEN.COM – Hasil Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah Provinsi Banten yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Banten serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian PUPR menyepakati enam hal penting yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi.
Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi mengatakan, enam hal penting yang disepakati dari rapat koordinasi pembangunan ekonomi daerah Provinsi Banten adalah pertama, mendorong kerjasama pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pedesaan berupa penyediaan tenagalistrik, sarana dan prasarana fasilitas umum sosial antara lain sekolah, rumah sakit, penyediaan air bersih dan MCK kawasan pedesaan dan daerah wisata.
Kedua, mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung tumbuhnya sektor ekonomi potensial. Beberapa proyek yang menjadi prioritas di Banten. Tiga, mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial sebagai sumber pertumbuhan baru sesuai karakteristik daerah.
“Banten bagian utara perlu fokus untuk terus memperkuat sektor industri baja, petrokimia, tekstil, alaskaki, dan agro industri sawit yang saat ini menjadi industri strategis dan kompetitif nasional. Sementara di Banten bagian selatan, pengembangan sektor potensial diutamakan pada pengembangan pertanian padi, jagung, dan kelapa, serta industri pendukungnya seperti cold storage, pengolahan, pengemasan dan distribusi,” ujar Rosmaya Hadi, saat memberikan keterangan pers di Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Banten, Kamis (21/12).
Untuk pengembangan komoditi kelapa, lanjut Rosmaya, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman oleh Bank Indonesia untuk Program Kemandirian Ekonomi Pesantren sebagai salah satu upaya peningkatan kapasitas kelompok masyarakat di Banten. Integrasi pengembangan sektor ekonomi potensial di Banten melalui pembangunan dapat menggunakan mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan.
“Keempat, pengembangan sektor pariwisata di Banten. Kelima, mendorong pengembangan sektor pertanian dengan fokus pada upaya untuk meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian. Dan keenam mendorong pengembangan sektor industri berdaya saing tinggi,” ucap Rosmaya. (AHR/NUA)
