Kemenkum Banten Dorong Pembentukan Perda Harus Berbasis Kebutuhan Masyarakat

BISNISBANTEN.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Banten mendorong penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah. Keterlibatan masyarakat dinilai perlu dibangun sejak tahap awal perencanaan regulasi agar peraturan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan persoalan di daerah.
Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Banten Hadiyanto pada kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah (PPUU DPD) RI dalam rangka pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Bale Soepomo Kanwil Kemenkum Banten, Kamis (19/11/2026).
Hadiyanto mengatakan, salah satu persyaratan penting dalam pembentukan peraturan daerah adalah keberadaan naskah akademik. Dokumen tersebut menjadi landasan yang menggambarkan urgensi, kebutuhan, serta arah pengaturan suatu rancangan peraturan. Menurutnya, penyusunan naskah akademik perlu benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan didukung proses partisipasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Sebab, keberadaan naskah akademik saja belum tentu menjamin masyarakat telah dilibatkan secara bermakna dalam proses pembentukan regulasi,” ujar Hadiyanto.
Sebagai penguatan, Hadiyanto pun mengusulkan agar disusun terlebih dahulu naskah kebijakan atau policy brief melalui riset yang melibatkan analis kebijakan dan analis hukum, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun Kanwil Kemenkum Banten. Proses penyusunannya juga perlu membuka ruang keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemanfaatan aplikasi digital, forum diskusi bersama akademisi, tokoh adat, hingga kalangan pesantren. Dengan pendekatan tersebut, berbagai aspirasi dan persoalan masyarakat dapat teridentifikasi sejak tahap awal sebelum dituangkan ke dalam naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Meskipun pelaksanaan partisipasi masyarakat merupakan tanggung jawab pemrakarsa, Kanwil Kemenkum Banten tetap memerhatikan aspek tersebut dalam proses pengharmonisasian.
“Apabila terdapat rancangan yang belum memenuhi persyaratan, kami dapat mengembalikan rancangan tersebut untuk dilakukan penyesuaian,” terang Hadiyanto.
Melalui gagasan penguatan policy brief dan pelibatan masyarakat sejak tahap awal, Hadiyanto berharap, pembentukan peraturan daerah tidak hanya memenuhi prosedur hukum, tetapi juga memiliki legitimasi dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Gagasan Kakanwil Kemenkum Banten itu pun mendapat perhatian dari Ketua PPUU DPD RI Andhika Mayrizal Amir yang menilai masukan yang disampaikan Kanwil Kemenkum Banten cukup terperinci dan sesuai kebutuhan evaluasi pelaksanaan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Saat sesi diskusi, Anggota PPUU DPD RI Jufri Mahmud juga menyoroti pentingnya memastikan penerapan prinsip meaningful participation atau partisipasi masyarakat yang bermakna. Ia pun mempertanyakan bagaimana mekanisme yang dapat memastikan masyarakat benar-benar terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah.
Diskusi kedua lembaga tersebut menjadi ruang pertukaran pandangan antara DPD RI, Kanwil Kemenkum Banten, pemerintah daerah, dan akademisi untuk merumuskan masukan terhadap penyempurnaan regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan. (Humas Kemenkum Banten/Nizar)









