BISNISBANTEN.COM- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Banten melakukan audiensi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten di Kantor BNNP Banten, Rabu (11/11/2026). Audiensi dalam rangka memperkuat layanan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbankum) sebagai sarana memperluas akses masyarakat terhadap informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Audiensi dihadiri langsung Kepala Kanwil Kemenkum Banten Hadiyanto didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum pada Kanwil Kemenkum Banten John Batara, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) pada Kanwil Kemenkum Banten Ferry Ferdiansyah yang diterima langsung Kepala BNNP Banten Budi Sajidin. Pertemuan itu selain sebagai upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi antarlembaga, juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membuka peluang kerja sama strategis dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Salah satu agenda utama yang dibahas dalam audiensi adalah penguatan peran Posbankum sebagai sarana memperluas akses masyarakat terhadap informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Turut dibahas peluang keterlibatan BNNP Banten dalam mendukung pelaksanaan program Posbankum, khususnya melalui pemberian materi dan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, aspek hukum terkait tindak pidana narkotika, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat.
Selain penguatan Posbankum, audiensi juga juga membahas peluang kolaborasi dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Kakanwil Kemenkum Banten Hadiyanto menekankan pentingnya membangun kolaborasi lintas sektor agar layanan hukum dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Sinergi kedua instansi, menurut Hadiyanto, menjadi penting mengingat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak hanya membutuhkan langkah penegakkan hukum, tetapi juga pendekatan edukatif dan preventif yang dilaksanakan secara berkelanjutan hingga ke tingkat masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, kedua instansi akan membahas lebih lanjut bentuk kerja sama tersebut melalui pertemuan yang lebih bersifat teknis.
“Pembahasan selanjutnya diharapkan dapat mencakup mekanisme pelaksanaan kegiatan, penyusunan materi penyuluhan, pelibatan narasumber dari BNNP Banten, serta pola koordinasi dalam mendukung penyelenggaraan layanan Posbankum,” harapnya.
Melalui pembahasan teknis nanti, diharapkan Hadiyanto, peluang kerja sama yang telah dijajaki dapat dikembangkan menjadi program yang lebih konkret, terarah, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Audiensi menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi yang lebih erat antara Kanwil Kemenkum Banten dan BNNP Banten, khususnya memperluas jangkauan edukasi hukum dan memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat.
Hadiyanto pun menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jejaring kerja sama lintas sektor guna mewujudkan pelayanan hukum yang inklusif, mudah diakses, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banten Keterlibatan BNNP Banten sebagai salah satu mitra dalam penguatan Posbankum diharapkan mampu memperkaya substansi penyuluhan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, Posbankum tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh akses bantuan hukum, tetapi juga menjadi wadah edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.
“Melalui sinergi dengan BNNP Banten yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya diharapkan penguatan Posbankum dapat berjalan lebih optimal,” harapnya. (Humas Kemenkum Banten)
