BISNISBANTEN.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Banten menggelar Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap dua Rancangan Peraturan Bupati Serang (Raperda), yakni Raperda tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Raperda tentang Tata Cara Penataan Satuan Pendidikan yang merupakan usulan Bupati Serang di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kanwil Kementerian Hukum Banten, Senin (9/11/2026).
Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Banten Ferry Ferdiansyah. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang Aber Nurhadi, Kepala DPMPTSP Kabupaten Serang Wawan Ihwanudin, serta Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Pemkab Serang Anton Hermawanto.
Ferry mengatakan bahwa terdapat dua Raperda yang menjadi fokus pembahasan, yakni Raperda usulan Bupati Serang tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP serta Raperda tentang Tata Cara Penataan Satuan Pendidikan. Raperda Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, dijelaskan Ferry, disusun untuk mewujudkan pelayanan perizinan berusaha, nonberusaha, dan nonperizinan yang cepat, mudah, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat legalitas formal produk perizinan, mempercepat realisasi investasi, serta mengoptimalkan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Serang,” ujar Ferry.
Sementara itu, lanjut Ferry, Raperda tentang Tata Cara Penataan Satuan Pendidikan dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum sekaligus pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penataan satuan pendidikan. Ruang lingkupnya mencakup pendirian, penamaan, penggabungan, penetapan, hingga penutupan satuan pendidikan agar seluruh proses berjalan secara terencana, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui rapat pengharmonisasian tersebut, pihaknya mendorong agar kedua Raperda memiliki kesesuaian antara substansi pengaturan, teknik penyusunan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, produk hukum daerah yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, melainkan juga dapat menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Serang.
“Kami Kanwil Kementerian Hukum Banten terus berkomitmen memberikan pendampingan dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, serta implementatif sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.(Humas Kemenkum Banten/Nizar)
