Musda IX REI Banten, Gubernur Tekankan Sinergi Pengembang dan Pemerintah Penuhi Kebutuhan Hunian
BISNISBANTEN.COM – Industri perumahan di Provinsi Banten menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan lahan, pengetatan pembiayaan perbankan, hingga tingginya kebutuhan rumah masyarakat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, sinergi antara pemerintah dan pengembang dinilai menjadi kunci dalam mendorong penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
Hal tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Musyawarah Daerah (Musda) IX Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Banten bertema “Menapaki Era Keemasan” yang digelar di Aston Hotel Serang, Senin (26/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Banten menegaskan bahwa pengembang merupakan mitra strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurutnya, pembangunan perumahan harus dilaksanakan sesuai regulasi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Ia mengingatkan agar pembangunan tidak mengabaikan persoalan alih fungsi lahan, terutama lahan persawahan dan rawa yang beralih menjadi kawasan permukiman.
Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya tanggung jawab pengembang dalam penyediaan fasilitas umum dan infrastruktur di kawasan perumahan. Pembangunan hunian, kata dia, jangan sampai menimbulkan persoalan baru yang pada akhirnya harus ditanggung pemerintah.
“Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman REI adalah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab, sehingga patut kita jadikan mitra dalam rangka mengejar target pemerintah untuk ketersediaan rumah di Provinsi Banten,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebutuhan rumah di Banten masih sangat besar. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi para pengembang, baik anggota REI maupun asosiasi pengembang lainnya, untuk berkontribusi dalam memperluas ketersediaan hunian bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Banten, lanjutnya, akan memberikan dukungan yang diperlukan agar industri perumahan terus berkembang. Sektor properti dinilai memiliki peran penting sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Tidak hanya mendorong pembangunan rumah baru, Gubernur juga menyoroti program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) serta program pemerintah pusat, hampir 12.000 rumah tidak layak huni menjadi sasaran perbaikan pada tahun ini.
Ia berharap koordinasi dan kolaborasi lintas sektor terus diperkuat agar program tersebut dapat direalisasikan secara optimal. Selain itu, perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi salah satu langkah penting untuk membantu masyarakat memiliki rumah yang layak.
Sementara itu, Ketua DPD REI Banten demisioner, Roni H. Adali, berharap kepemimpinan baru yang terpilih melalui Musda IX mampu menjalankan amanah organisasi, mengayomi anggota, serta memberikan pelayanan dan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi para pengembang.
Menurut Roni, pemimpin REI Banten ke depan harus memiliki integritas, kompetensi, dan kemampuan beradaptasi untuk menghadapi tantangan industri perumahan yang semakin kompleks.
“Pemimpin yang baru harus mempunyai skill yang bagus dan harus kuat, karena tantangan kita ke depan ini akan semakin berat,” kata Roni.
Ia menilai, berbagai tantangan yang dihadapi pengembang tidak dapat diselesaikan secara individual. Diperlukan kerja sama yang kuat antara anggota REI, pemerintah daerah, BP Tapera, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam ekosistem perumahan.
Roni mengungkapkan, sejumlah kendala yang dirasakan pengembang antara lain persoalan ketersediaan lahan, kebijakan terkait ketahanan pangan yang berdampak terhadap pengembangan proyek perumahan, serta semakin ketatnya kebijakan perbankan dalam penyaluran pembiayaan.
Berbagai kendala tersebut, menurutnya, menyebabkan sebagian proyek perumahan terhambat, bahkan terhenti.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi industri properti agar pembangunan perumahan kembali bergerak.
“Ini tidak bisa kita jawab sendiri. Kita harus bekerja sama dengan para stakeholder yang terkait di ekosistem perumahan, baik dengan Tapera maupun pemerintah daerah, bupati atau wali kota, untuk bersama-sama mengejar target yang tinggal dua bulan lagi. Namun, kita tetap optimistis dan harus tetap semangat,” ujarnya.
Melalui Musda IX, Roni berharap REI Banten semakin memperkuat kebersamaan dan memilih pemimpin yang mampu memperjuangkan kepentingan anggota, sekaligus membangun komunikasi serta sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.(***)
