BISNISBANTEN.COM – Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah (Zakiyah) berjanji akan fokus memulihkan okupansi perhotelan di Destinasi Wisata Pantai Anyer dan Cinangka pascaerupsi Gunung Api Anak Krakatau (GAK) yang terjadi beberapa pekan terakhir.
Demikian disampaikan Zakiyah kepada awak media usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pendopo Bupati Serang, Selasa (23/9/2026). Rakor juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum, Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, Sekda Pemkab Serang Zaldi Dhuhana, unsur Forkopimda, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang.
Diketahui, saat ini status aktivitas GAK menurun dari Level III (Siaga) menjadi Level II (Waspada) terhitung Senin (22/9/2026) pukul 18.30 WIB.
”Harapannya dengan semakin menurunnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, okupansi perhotelan (Wisata Pantai Anyer dan Cinangka) juga bisa menggeliat lagi,” harap Zakiyah.
Dalam beberapa pekan terakhir saat terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau, informasi yang diterima Zakiyah, banyak wisatawan hotel di kawasam Wisata Pantai Anyer dan Cinangka yang membatalkan kunjungannya.
”Tapi memang itu demi keselamatan semuanya. Mari kita berdoa bersama, semoga makin menurun erupsinya, sehingga aktivitas masyarakat tentunya dan giat pariwisata di wilayah Kabupaten Serang bisa kembali seperti sedia kala,” doanya.
Zakiyah pun berjanji, pihaknya akan melakukan upaya pemulihan dalam waktu dekat, di antaranya dengan menyelenggarakan berbagai event dan kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-500 Kabupaten Serang, seperti Festival Anyer-Panarukan 2026 di wilayah Kecamatan Anyer yang menggelar kegiatan istighotsah. Selain itu juga, ada kegiatan kerja sama dengan CNN Indonesia dan Pemkab Situbondo untuk meningkatkan kunjungan pariwisata.
“Tapi tentu ini harus lintas sektoral, kita bisa bersama-sama dengan berbagai elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah karena terbatas,” katanya.
Zakiyah pun mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), tokoh masyarakat, wadah organisasi kepemudaan, baik Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Karang Taruna yang harus bekerja bersama-sama melihat situasi saat ini. Sehingga, jika ada hal di luar prosedur atau terjadi adanya penyimpangan bisa segera dilaporkan kepada yang berwenang.
“Dengan demikian, kita bisa meminimalkan segala kemungkinan atau kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan,” ujarnya. (Nizar)
