BISNISBANTEN.COM — Hasil asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan IV tahun 2025 dalam kondisi terjaga, didukung koordinasi dan sinergi kebijakan antarotoritas. Memasuki bulan Januari 2026, volatilitas pasar keuangan global sempat meningkat, terutama disebabkan oleh ketegangan perdagangan dan geopolitik.
Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward looking terhadap kondisi perekonomian dan sektor keuangan di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi, baik antarlembaga anggota KSSK maupun dengan Kementerian/Lembaga lain. Hal ini berdasarkan rapat berkala KSSK I tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 23 Januari 2026.
Perekonomian dunia masih menghadapi tantangan dengan ketidakpastian yang meningkat. Dinamika ekonomi pada triwulan IV 2025 masih dipengaruhi oleh ketegangan perang dagang AS-Tiongkok dan penurunan suku bunga The Fed yang lebih agresif.
Perlambatan aktivitas ekonomi AS dan pelemahan pasar tenaga kerja mendorong The Fed memangkas Fed Funds Rate (FFR) sebesar 50 bps pada triwulan IV 2025 ke kisaran 3,50-3,75%. Pemangkasan lanjutan diharapkan dapat menopang pemulihan ekonomi dan meningkatkan aliran modal ke emerging markets.
Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi dunia masih akan dipengaruhi oleh dampak lanjutan kebijakan tarif impor AS dan kerentanan rantai pasok global, meskipun prospek perekonomian AS membaik didorong investasi di sektor teknologi termasuk artificial intelligence (AI) dan stimulus fiskal berupa pengurangan pajak.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jepang, Tiongkok, dan India pada tahun 2026 diprakirakan melambat akibat pelemahan permintaan domestik dan ekspor. Dari pasar keuangan global, ruang penurunan FFR berkurang disertai masih tingginya yield UST sejalan dengan defisit fiskal AS yang masih besar. Ketidakpastian pasar keuangan global juga meningkat terutama dipicu oleh ketegangan perang dagang serta meluasnya eskalasi tensi geopolitik.
Sementara itu, IMF dalam World Economic Outlook (WEO) Januari 2026 merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,3% pada tahun 2025 dan 2026, lebih tinggi dari proyeksi di bulan Oktober 2025.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dan mampu menjaga momentum pertumbuhan ke depan. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 diprakirakan lebih tinggi ditopang oleh kenaikan permintaan domestik sejalan dengan membaiknya keyakinan pelaku ekonomi yang didukung oleh stimulus dari kebijakan fiskal dan moneter. Pada triwulan IV 2025, Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur berada di zona ekspansi berdasarkan survei S&P Global, penjualan ritel tumbuh positif, dan neraca perdagangan mencatat surplus.
Pertumbuhan uang primer (M0) di Desember 2025 tercatat tinggi sebesar 11,4% yoy dipengaruhi oleh koordinasi pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter sejalan dengan stimulus fiskal Pemerintah di akhir tahun dan ekspansi likuiditas bank sentral. Penempatan kas negara di perbankan turut meningkatkan pertumbuhan M0 dan menurunkan biaya dana perbankan.
Sementara itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) pada Desember 2025 tercatat sebesar 9,6% yoy, antara lain dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2025 diprakirakan berada di sekitar 5,2%. Sementara pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diprakirakan meningkat menjadi 5,4%, ditopang kenaikan permintaan domestik sejalan dengan berbagai sinergi kebijakan dari Pemerintah dan lembaga anggota KSSK lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ke depan, investasi terus diperkuat antara lain dengan peran Danantara sebagai pengungkit investasi swasta termasuk di bidang hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), serta upaya penciptaan iklim investasi yang kompetitif dengan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).
